Pangkalpinang, Demokrasibabel.com – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) akan menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk membahas ketepatan data penerima bantuan dan perlindungan sosial. Rakor tersebut dijadwalkan berlangsung pada 12 Oktober 2026 di Kantor Gubernur Babel.
Rencana itu merupakan hasil audiensi DPRD Babel bersama para kepala desa se-Babel di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel. Rakor akan menghadirkan BPS Pusat, BPS Provinsi Babel, seluruh kepala desa, serta kepala dinas sosial se-Babel.
Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya mengatakan rakor tersebut digelar agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama terkait mekanisme verifikasi, pemutakhiran hingga penetapan data kesejahteraan masyarakat.
“Tujuannya agar seluruh pemangku kepentingan menerima informasi yang utuh dan seragam mengenai mekanisme verifikasi, pemutakhiran, hingga penetapan data kesejahteraan,” ujar Didit.
Didit juga meminta seluruh kepala desa segera melakukan pendataan ulang terhadap warga di wilayah masing-masing yang belum terakomodasi dalam data penerima bantuan.
“Tugas kepala desa segera mendata kembali masyarakat yang selama ini belum terakomodir, padahal mereka layak dapat bantuan. Tolong didata ulang supaya bantuan ke depan tepat sasaran,” tegasnya.
Menurut Didit, pemerintah desa harus dilibatkan dalam setiap proses pendataan yang dilakukan instansi mana pun. Keterlibatan pemerintah desa dinilai penting karena aparat desa mengetahui kondisi masyarakat secara langsung.
Selain persoalan pemutakhiran data, DPRD Babel juga mendorong BPS Pusat dan pemerintah pusat memasukkan variabel kearifan lokal dalam indikator penilaian kelayakan penerima bantuan.
Didit mengatakan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Babel memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah lain. Salah satunya terkait aset yang dimiliki masyarakat pada masa kejayaan komoditas timah dan lada.
“Dulu masyarakat kita punya timah dan sahang (lada), ada rezeki lalu membangun rumah. Sekarang perhitungannya berbeda, rumahnya bagus belum tentu isinya ada,” kata Didit.
Dia menilai kondisi fisik bangunan yang merupakan peninggalan masa kejayaan komoditas masa lalu dapat memengaruhi penilaian kesejahteraan warga. Padahal, kondisi ekonomi pemilik rumah saat ini belum tentu masih mapan.
Aspirasi terkait variabel lokal tersebut telah disampaikan DPRD Babel kepada BPS dan kementerian terkait. DPRD berharap karakteristik lokal dapat menjadi pertimbangan dalam pemutakhiran indikator penerima bantuan.
Didit mengatakan upaya tersebut tidak hanya menyasar program bantuan sosial tunai. DPRD Babel juga berencana berkoordinasi dengan sejumlah kementerian yang menggunakan data BPS agar variabel lokal turut dipertimbangkan dalam program lainnya.
“Kami akan menghadap kementerian terkait supaya bantuan lain seperti beasiswa pendidikan dan kepesertaan BPJS juga memperhatikan variabel lokal,” pungkasnya.
Rakor pada 12 Oktober mendatang diharapkan menjadi langkah awal untuk menyamakan pemahaman sekaligus memperbaiki data kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, program bantuan dan perlindungan sosial di Babel diharapkan dapat diberikan kepada warga yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.
