Hidayat Arsani Minta Revisi Zonasi Laut Babel Tak Rugikan Masyarakat

by -1195 Views

Pangkalpinang, Demokrasibabel – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Hidayat Arsani meminta pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dilakukan secara hati-hati. Dia menekankan pentingnya sinergi antara Pemprov Babel, DPRD, dan panitia khusus (Pansus) agar perubahan tata ruang laut tetap selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Hidayat dalam Rapat Paripurna DPRD Babel dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K sekaligus pembentukan Pansus, Kamis (1/10/2026).

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Babel, Air Itam, Pangkalpinang. Sidang dipimpin Wakil Ketua DPRD Babel Eddy Iskandar dan dinyatakan memenuhi kuorum setelah dihadiri 26 dari total 45 anggota DPRD.

Hidayat mengatakan pembahasan revisi RZWP3K membutuhkan kerja sama erat dari seluruh pihak. Menurutnya, ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian dalam proses tersebut, yakni sinergi antarlembaga, kesesuaian regulasi, serta prinsip kehati-hatian.

“Sinergi antara Pemprov, DPRD, dan Pansus adalah kunci. Kita harus berhati-hati dalam menata alokasi ruang laut agar aturan yang dihasilkan selaras dengan kebijakan pusat dan murni membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Bangka Belitung,” kata Hidayat.

Dia menegaskan perubahan tata ruang laut tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Karena itu, pembahasan Ranperda perlu dilakukan secara cermat agar kebijakan yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif sekaligus meminimalkan potensi konflik.

Rangkaian rapat diawali dengan pembacaan laporan pengantar Ranperda oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Babel, Ferry. Setelah itu dilakukan penyerahan berkas Ranperda secara simbolis kepada Gubernur Babel.

Agenda dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) penetapan anggota Pansus DPRD Babel. Pansus selanjutnya akan mendalami materi Ranperda bersama tim eksekutif Pemprov Babel.

Ferry mengatakan revisi Perda RZWP3K diperlukan untuk menyelaraskan regulasi daerah dengan kebijakan pemerintah pusat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku kegiatan di wilayah pesisir.

“Perubahan Perda RZWP3K ini penting untuk menyelaraskan aturan pusat sekaligus memberi kepastian hukum dan keteraturan bagi nelayan, pelaku usaha, maupun upaya konservasi di Babel,” ujar Ferry.

Revisi RZWP3K juga menjadi bagian dari upaya mengintegrasikan tata ruang laut ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi. Hal tersebut berkaitan dengan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang.

Pembahasan regulasi ini juga merespons dinamika dan aspirasi masyarakat di lapangan. Salah satunya aspirasi masyarakat dan nelayan Desa Batu Beriga, Bangka Tengah, bersama WALHI dan mahasiswa yang menyuarakan penetapan zona zero tambang, penolakan IUP PT Timah Tbk, serta perlindungan ekosistem laut.

Melalui pembentukan Pansus, DPRD dan Pemprov Babel akan membahas Ranperda RZWP3K dengan mempertimbangkan kepentingan investasi, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta kelestarian ekosistem pesisir.

Pemerintah daerah berharap revisi aturan tersebut dapat memberikan kepastian dalam pemanfaatan ruang laut sekaligus menjaga keberlanjutan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Bangka Belitung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No More Posts Available.

No more pages to load.