Pangkalpinang, Demokrasibabel.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang masih membahas skema permanen penerapan parkir berlangganan yang saat ini diuji coba selama tiga bulan. Hasil evaluasi di lapangan akan menjadi dasar pemerintah menentukan kebijakan lanjutan pada 2027, termasuk pola pengupahan juru parkir (jukir).
Pj Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang Budiyanto mengatakan, masa uji coba diperlukan untuk melihat efektivitas penerapan parkir berlangganan sekaligus mengetahui kondisi jukir dan pola pengelolaannya di lapangan.
“Masih dalam pembahasan di tim anggaran, wacana-wacana seperti itu. Makanya kita lihat dulu seperti apa kondisi di lapangan selama tiga bulan ini,” kata Budiyanto, Rabu (30/9/2026).
Dia menjelaskan, pemerintah masih mengkaji sejumlah opsi untuk memastikan keberlangsungan pekerjaan jukir setelah sistem parkir berlangganan diterapkan secara permanen.
Salah satu opsi yang dibahas adalah mengubah pola pengupahan jukir menjadi sistem penggajian mulai 2027. Skema tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian penghasilan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para jukir.
Meski demikian, mekanisme pembayaran gaji masih dalam pembahasan. Pemerintah juga mempertimbangkan kemungkinan pembayaran dilakukan secara mingguan.
Budiyanto menegaskan, keputusan mengenai skema permanen parkir berlangganan belum ditetapkan. Pemkot Pangkalpinang akan terlebih dahulu mengevaluasi pelaksanaan program selama tiga bulan sebelum menentukan kebijakan berikutnya.
“Setelah tiga bulan, baru kita ambil sikap di 2027 seperti apa harus kita sikapi,” ujarnya.
Dengan demikian, penerapan parkir berlangganan di Pangkalpinang masih berada dalam tahap uji coba. Sementara itu, skema pengelolaan dan pengupahan jukir akan menjadi bagian dari pembahasan pemerintah dalam menentukan kebijakan pada 2027.
