Pangkalpinang, Demokrasibabel – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Hidayat Arsani menegaskan anggaran daerah harus dikelola secara bertanggung jawab dan dikembalikan untuk kepentingan masyarakat. Dia meminta penggunaan APBD tidak diselewengkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
Hal itu disampaikan Hidayat saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Babel dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Babel, Air Itam, Pangkalpinang, Senin (21/9/2026).
Dalam rapat tersebut, fraksi-fraksi DPRD Babel menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Perubahan APBD 2026 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Hidayat menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Babel atas sinergi dan kerja sama selama proses pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026.
“Saya Gubernur Bangka Belitung mengucapkan terima kasih atas atensi dan kerja samanya. Hari ini kita sama-sama menyaksikan dalam Sidang Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Alhamdulillah, Insyaallah sudah dilaksanakan dalam keadaan baik dan dalam keadaan yang sebaik-baiknya,” kata Hidayat.
Dia kemudian menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara amanah. Menurutnya, anggaran daerah harus digunakan untuk mendukung pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Dengan uang ini mungkin cukup kalau kita olah benar-benar. Semoga uang ini bisa membawa amanah. Uang rakyat kita kembalikan ke rakyat. Kita tidak sia-siakan uang ini untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi kita utamakan kepentingan rakyat,” ujarnya.
Hidayat juga meminta seluruh pihak menjaga pengelolaan anggaran agar terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Kita minta kita bebas dari segala isu KKN untuk memperjuangkan negeri Serumpun Sebalai ini,” katanya.
Dia menambahkan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD diperlukan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan anggaran berjalan efektif dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pemprov Babel pun menyatakan akan mengoptimalkan pelaksanaan anggaran secara efektif, transparan, dan akuntabel. Program dan kegiatan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung prioritas pembangunan daerah.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya dan dihadiri pimpinan serta anggota DPRD Babel, jajaran Forkopimda, Pj Sekretaris Daerah Babel, serta para pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Babel.
