Pangkalpinang, Demokrasibabel – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengajak masyarakat menjaga kondusivitas di tengah dinamika pertambangan timah yang berkembang. MUI meminta persoalan pengelolaan sumber daya alam diselesaikan melalui dialog dan musyawarah.
Ketua MUI Babel Profesor Hatamar Rasyid mengatakan dinamika pertambangan timah perlu disikapi dengan tenang. Menurutnya, persoalan yang muncul jangan sampai berkembang menjadi konflik baru di tengah masyarakat.
“Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas serta membangun pola pengelolaan sumber daya alam yang ideal dan memberikan manfaat bagi semua pihak,” kata Hatamar.
Dia menilai dialog antara masyarakat, perusahaan dan pemerintah menjadi langkah penting untuk mencari solusi atas berbagai persoalan pertambangan.
Hatamar mengatakan timah merupakan kekayaan alam yang menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat Bangka Belitung. Namun, pengelolaannya juga harus memperhatikan kepentingan negara dan kelestarian lingkungan.
“Timah merupakan kekayaan alam yang perlu dikelola dengan baik karena menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat Bangka Belitung. Di sisi lain, pengelolaannya juga harus memperhatikan kepentingan negara dan kelestarian lingkungan,” ujarnya.
Hatamar juga mengimbau masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh kepentingan tertentu. Berbagai persoalan terkait pertambangan, kata dia, sebaiknya dibicarakan secara terbuka antara masyarakat, PT Timah dan pemerintah.
“Kami dari MUI Provinsi Bangka Belitung mengajak masyarakat untuk berpikir tenang dan tidak terprovokasi dengan kepentingan-kepentingan yang ada. Segalanya itu didialogkan dengan PT Timah. Kita budayakan dialog dan musyawarah untuk kemaslahatan bersama,” pesannya.
Dia mengingatkan masyarakat agar tidak mengambil tindakan yang berpotensi memicu konflik. Komunikasi antara masyarakat, PT Timah, pemerintah daerah hingga pemerintah pusat dinilai perlu terus dibangun.
Dengan komunikasi tersebut, Hatamar berharap masyarakat mendapatkan penjelasan yang lebih jelas mengenai kebijakan dan pengelolaan sumber daya timah.
“Jadi sebaiknya memang harus ada pembahasan antara PT Timah dan masyarakat. Tentu ada pembahasan yang dibawa dari pusat dan PT Timah itu sendiri, sehingga masyarakat dapat menerima penjelasan yang lebih jelas,” katanya.
Hatamar menegaskan pengelolaan sumber daya timah harus dilakukan secara baik dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Aktivitas pertambangan, menurutnya, tidak semestinya menjadi sumber konflik di tengah masyarakat.
Dia juga menekankan pertambangan tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam, tetapi harus tetap memperhatikan ekosistem dan mencegah kerusakan lingkungan.
“Perlu duduk bersama dan membudayakan dialog serta musyawarah untuk kemaslahatan bersama, dengan tetap menjaga lingkungan,” pungkasnya.
sumber : www.timah.com
