Bangka Selatan, Demokrasibabel – Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid mendukung rencana pemerintah pusat menanggung gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, kebijakan tersebut dapat meringankan beban APBD yang saat ini menghadapi keterbatasan anggaran.
Riza mengatakan pengalihan pembiayaan gaji PPPK ke pemerintah pusat akan memberikan ruang fiskal lebih besar bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Jika benar terwujud, kami sangat bersyukur dan mengapresiasi. Anda tahu bagaimana kondisi defisit daerah kami. Dengan adanya kebijakan ini, seluruh daerah di Indonesia, termasuk kami, akan sangat terbantu,” kata Riza saat ditemui di Toboali, Rabu (19/8/2026).
Menurutnya, anggaran yang selama ini dialokasikan untuk membayar gaji PPPK dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan lain yang lebih mendesak.
Riza menyebut dana tersebut dapat digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, hingga meningkatkan pelayanan publik di Bangka Selatan.
“Saya yakin daerah akan jauh lebih baik jika beban gaji P3K diangkat dan mereka menjadi pegawai pusat,” tegasnya.
Meski demikian, Riza memastikan PPPK yang saat ini bekerja di lingkungan Pemkab Bangka Selatan tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Ia menegaskan tidak ingin ada PPPK yang kehilangan pekerjaan karena persoalan keterbatasan anggaran.
Pemkab Bangka Selatan, kata dia, akan berkoordinasi dengan DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mencari solusi agar para PPPK tetap dapat menjalankan tugas hingga kebijakan pemerintah pusat memiliki kepastian.
“Kami akan berkoordinasi dengan DPRD dan TAPD untuk mencari solusi agar mereka tetap bekerja sampai keputusan pusat terealisasi,” ujarnya.
Riza menilai keberadaan PPPK selama ini memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, tenaga PPPK turut membantu mengatasi kekurangan aparatur sipil negara (ASN) di Bangka Selatan sehingga kontribusi mereka tidak dapat dipandang sebelah mata.
“Jangan sampai ada kawan-kawan P3K yang diberhentikan. Mereka sangat membantu tugas pelayanan masyarakat di Bangka Selatan,” tegas Riza.
Ia berharap apabila rencana pembiayaan gaji PPPK melalui APBN terealisasi, beban keuangan daerah dapat berkurang. Dengan demikian, APBD Bangka Selatan memiliki ruang lebih besar untuk mendanai pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
