Pangkalpinang, Demokrasibabel – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menerima penyampaian Perubahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026. Pemprov Babel akan melakukan efisiensi belanja untuk menjaga ruang fiskal dan mengamankan program prioritas.
Penyampaian RKUA-PPAS tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Babel, Senin (10/8/2026). Dokumen tersebut selanjutnya akan dibahas dan diperiksa DPRD untuk menyesuaikan postur anggaran dengan kondisi daerah.
Wakil Ketua DPRD Babel Edi Nasapta mengatakan pihaknya akan mengawal pembahasan perubahan anggaran agar pelaksanaannya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Alhamdulillah hari ini sudah diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Bangka Belitung RKUA-PPAS TA 2026,” kata Edi kepada wartawan seusai rapat paripurna.
Edi mengatakan DPRD akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap postur anggaran yang disampaikan Pemprov Babel.
“Kita nanti akan melakukan pemeriksaan bagaimana postur anggaran untuk dilakukan penyesuaian. Insyaallah kita DPRD Babel akan terus mengawal jalannya pemerintah provinsi ini dengan baik,” ujarnya.
Dia berharap DPRD dan Pemprov Babel dapat bersama-sama mengoptimalkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Semoga DPRD bersama dengan pemerintah selalu solid bersama-sama agar anggaran ini dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Babel ini,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Babel Hidayat Arsani mengatakan perubahan RKUA-PPAS menjadi momentum untuk menyesuaikan kembali arah pembangunan daerah dengan kondisi fiskal yang dihadapi pemerintah.
Hidayat menyebut berdasarkan evaluasi kinerja semester pertama, proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menunjukkan tren positif. Hal itu didorong oleh optimalisasi penerimaan pajak dan penyesuaian retribusi daerah.
“Namun, berdasarkan hasil audit BPK RI, proyeksi SiLPA mengalami koreksi penurunan sebesar 45,66 persen. Kondisi ini memberikan tekanan terhadap ruang fiskal daerah,” kata Hidayat.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, Pemprov Babel menerapkan sejumlah kebijakan efisiensi belanja. Di antaranya mengurangi perjalanan dinas, menerapkan bekerja dari rumah atau work from home (WFH), serta meninjau kembali belanja barang dan jasa.
Pemprov juga akan mengurangi program kerja yang dinilai tidak menjadi prioritas atau belum terlaksana.
“Kami pastikan bahwa quality of spending atau kualitas belanja tetap terjaga. Efisiensi ini justru ditujukan untuk mengamankan ruang fiskal bagi program-program prioritas dan isu-isu strategis,” jelasnya.
Program Prioritas
Hidayat mengatakan efisiensi anggaran tidak berarti mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Anggaran justru akan diarahkan kepada sejumlah program yang dinilai lebih prioritas.
Program tersebut antara lain peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM), penurunan angka stunting, pengendalian inflasi melalui penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM, hingga penambahan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
“Program penambahan BPJS Kesehatan bagi PPPK paruh waktu tersebut direncanakan mulai efektif pada Oktober hingga Desember 2026,” ujarnya.
Selain perubahan kebijakan anggaran, Pemprov Babel saat ini juga menjalankan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor (PKB).
Program tersebut mencakup pembebasan denda PKB, pembebasan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahun sebelumnya, serta pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II.
Program pemutihan berlangsung mulai 1 Agustus hingga 31 Oktober 2026. Hidayat mengajak masyarakat memanfaatkan program tersebut sesuai ketentuan.
Hidayat menegaskan efisiensi anggaran tidak akan mengurangi substansi pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
“Pengetatan efisiensi ini, saya pastikan tidak akan mengurangi substansi pelayanan kita kepada masyarakat,” tegasnya.
Pembahasan Perubahan RKUA-PPAS APBD 2026 selanjutnya akan dilakukan bersama antara Pemprov Babel dan DPRD Babel.
