Pangkalpinang, Demokrasibabel – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung rencana Pemerintah Provinsi membangun rumah sakit khusus jantung dan stroke. Namun, legislatif meminta proyek tersebut tidak dibiayai melalui skema pinjaman daerah karena dinilai berisiko terhadap kondisi fiskal daerah.
Sikap itu disampaikan usai rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang membahas Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 di Ruang Banggar DPRD Babel, Air Itam, Pangkalpinang, Senin (3/8/2026).
Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya mengatakan, dalam pembahasan tersebut turut dibahas surat dari Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mengenai usulan pinjaman daerah untuk membiayai pembangunan rumah sakit jantung dan stroke.
Menurut Didit, meski pada awalnya pembahasan direncanakan melalui komisi teknis, hasil musyawarah memutuskan persoalan itu dibahas di tingkat Banggar hingga menghasilkan kesimpulan bersama.
“Pada dasarnya DPRD mendukung pembangunan rumah sakit jantung dan stroke karena akan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Tetapi kami tidak menyetujui jika sumber pembiayaannya berasal dari pinjaman daerah,” kata Didit.
Ia menilai kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung saat ini belum cukup kuat untuk menanggung tambahan beban utang. Karena itu, DPRD meminta pemerintah mencari sumber pendanaan lain yang lebih aman bagi APBD.
Salah satu opsi yang didorong DPRD adalah memperjuangkan hak daerah dari pemerintah pusat, termasuk sisa dana bagi hasil royalti yang diperkirakan mencapai sekitar Rp2 triliun dari ekspor tahun 2025. Dana tersebut dinilai lebih layak dimanfaatkan untuk membiayai proyek strategis dibandingkan mengandalkan pinjaman.
Didit menegaskan DPRD tetap mendukung program pemerintah dalam memperkuat layanan kesehatan. Namun, setiap pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar tidak menimbulkan persoalan fiskal di masa mendatang.
“DPRD mendukung rumah sakitnya dibangun, tetapi pembiayaannya jangan melalui pinjaman daerah. Kami berharap ada solusi pendanaan lain yang tidak membebani APBD,” tegasnya.
