Pangkalpinang, Demokrasibabel – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Gubernur Babel Hidayat Arsani menegaskan pemerintah daerah akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Persetujuan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD Babel yang digelar di Pangkalpinang, Rabu (29/7/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Edy Iskandar dan dihadiri Gubernur Hidayat Arsani, jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta tamu undangan.
Seluruh tujuh fraksi DPRD menerima dan menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Meski demikian, masing-masing fraksi menyampaikan sejumlah catatan, masukan, dan rekomendasi sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
Hidayat Arsani mengapresiasi proses pembahasan yang dilakukan DPRD. Menurutnya, berbagai masukan yang diberikan menjadi bagian penting dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD atas pembahasan yang telah dilakukan secara cermat, kritis, dan konstruktif. Berbagai masukan, saran, serta rekomendasi yang diberikan menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” kata Hidayat.
Ia menjelaskan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan tersebut juga mencerminkan capaian program pembangunan serta kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Babel selama Tahun Anggaran 2025.
Hidayat memastikan pemerintah daerah akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD maupun temuan BPK agar kualitas pengelolaan keuangan terus meningkat.
“Pemerintah Provinsi akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi serta temuan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bagian dari komitmen untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah, sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat terus dipertahankan,” tegasnya.
Dalam rapat yang sama, DPRD juga mengagendakan pengambilan keputusan terhadap Ranperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Babel Tahun 2026-2045 serta penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Hidayat memaparkan arah kebijakan KUA-PPAS 2027 yang diselaraskan dengan RPJPD 2025-2045, RPJMD 2025-2029, dan RKPD 2027. Tema pembangunan yang diusung yakni penguatan ketahanan pangan, hilirisasi komoditas unggulan daerah, serta pembangunan pariwisata yang berkualitas.
Menurutnya, pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga percepatan pembangunan infrastruktur.
Karena itu, Pemprov Babel akan memfokuskan kebijakan anggaran 2027 pada sejumlah program strategis, seperti pembangunan RSUD dengan layanan unggulan penyakit jantung dan stroke, optimalisasi pendapatan daerah melalui pajak, retribusi dan dana transfer pusat, serta dukungan terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Bangka Belitung.
Di akhir sambutannya, Hidayat mengajak DPRD terus memperkuat sinergi dalam pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 agar pembangunan daerah berjalan optimal dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
