Pangkalpinang, Demokrasibabel.com – Anggota Komisi III DPRD Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Yogi Maulana, meminta PT Timah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Langkah itu dinilai penting agar tidak terjadi ketimpangan penyerapan produksi bijih timah antara Pulau Bangka dan Belitung.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul dihentikannya pembelian bijih timah di wilayah Belitung karena kapasitas RKAB disebut telah terpenuhi. Sementara itu, kapasitas RKAB di wilayah Bangka dikabarkan masih tersedia.
“Jika di Belitung pembelian dihentikan karena kapasitas RKAB sudah terpenuhi, sementara di Bangka masih tersedia, tentu harus dijelaskan apa penyebabnya. Apakah ada kendala administrasi, teknis, atau aturan lain yang membuat kapasitas tersebut tidak bisa dimanfaatkan secara optimal. Jangan sampai kondisi ini merugikan masyarakat penambang dan perekonomian Belitung,” kata Yogi, Selasa (21/7/2026).
Politikus Partai Gerindra itu menilai kondisi tersebut perlu dijelaskan secara terbuka oleh PT Timah agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat, terutama para penambang yang terdampak langsung.
Menurutnya, persoalan itu juga menjadi momentum bagi PT Timah untuk membenahi sistem perencanaan RKAB agar lebih adaptif terhadap potensi produksi di masing-masing wilayah.
Yogi mendorong perusahaan pelat merah tersebut menyusun perencanaan yang lebih proporsional sehingga kapasitas produksi dapat dimanfaatkan secara maksimal tanpa menimbulkan ketimpangan antarwilayah.
Selain itu, ia menekankan pentingnya memperkuat koordinasi antara unit operasional PT Timah di Bangka dan Belitung. Menurutnya, sinergi internal menjadi kunci agar penyerapan hasil produksi masyarakat dapat berjalan lebih seimbang.
Tak hanya itu, Yogi juga meminta PT Timah bersikap transparan kepada pemerintah daerah maupun DPRD apabila terdapat kendala regulasi yang menyebabkan kapasitas RKAB di satu wilayah tidak dapat dialihkan atau dimanfaatkan untuk wilayah lainnya.
“Transparansi sangat penting agar pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat memahami persoalan yang sebenarnya, sehingga solusi yang tepat bisa dicari bersama,” tegasnya.
Sebagai langkah jangka panjang, Yogi mengusulkan agar PT Timah melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan RKAB setiap tahun. Menurutnya, pengelolaan RKAB yang lebih terukur dan akuntabel akan memberikan kepastian bagi masyarakat penambang sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya di sektor pertambangan timah.
