Pangkalpinang, Demokrasibabel.com – Wakil Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Beliadi, mendesak PT Timah Tbk segera mengambil langkah cepat dengan berkoordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mengatasi polemik terhentinya pembelian pasir timah masyarakat di Pulau Belitung dan Belitung Timur.
Beliadi menilai persoalan tersebut tidak boleh berlarut-larut karena menyangkut mata pencaharian ribuan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan timah.
“PT Timah harus segera berkoordinasi dengan Forkopimda untuk mengambil sikap. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat penambang di Belitung dan Belitung Timur,” kata Beliadi.
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan masih ada sejumlah solusi yang bisa ditempuh sembari menunggu penyelesaian persoalan administrasi dan teknis terkait Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Salah satu opsi yang diusulkannya yakni pasir timah hasil produksi di Pulau Belitung untuk sementara dikirim ke Pulau Bangka. Menurutnya, langkah itu memungkinkan karena PT Timah hingga kini masih melakukan pembelian timah masyarakat di wilayah Bangka.
“Misalnya, pasir timah dari Belitung dimasukkan dulu ke Bangka. Soal mekanisme dan pengawasan teknisnya tentu menjadi tanggung jawab PT Timah untuk mengaturnya. Yang terpenting, masyarakat tetap memiliki akses menjual hasil tambangnya,” ujarnya.
Beliadi menegaskan persoalan RKAB pada dasarnya hanya berkaitan dengan aspek administrasi dan teknis sehingga seharusnya dapat segera diselesaikan melalui komunikasi yang baik antara PT Timah dan pemerintah.
Ia juga meminta PT Timah sebagai perusahaan pelat merah lebih proaktif berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, termasuk Gubernur Babel, guna mempercepat penyelesaian persoalan tersebut.
“Ini sebenarnya persoalan kecil kalau komunikasi berjalan dengan baik. PT Timah sebagai BUMN harus selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar solusi bisa segera ditemukan,” katanya.
Menurut Beliadi, persoalan serupa hampir selalu muncul setiap tahun. Karena itu, ia meminta PT Timah membenahi sistem pengelolaan agar masyarakat tidak terus mengalami ketidakpastian saat menjual hasil tambang mereka.
“Setiap tahun persoalan seperti ini selalu muncul. Berbulan-bulan masyarakat kesulitan menjual timahnya. PT Timah harus berbenah agar masalah ini tidak terus terulang,” tegasnya.
Beliadi menambahkan persoalan tersebut tidak bisa ditunda karena menyangkut kebutuhan hidup masyarakat.
“Ini sudah urusan perut dan menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya para penambang di Pulau Belitung. Semua pihak harus sigap dan secepat mungkin mengambil keputusan agar masyarakat tidak semakin dirugikan,” pungkasnya.
