Pangkalpinang, Demokrasibabel – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menyoroti penyaluran solar subsidi untuk nelayan yang diduga tidak tepat sasaran. Ia menyebut masih banyak nelayan yang tidak menerima jatah subsidi sesuai ketentuan yang berlaku.
Hal itu disampaikan Didit di ruang kerjanya, Rabu (1/7/2026). Menurutnya, sejumlah nelayan mengeluhkan berkurangnya kuota solar subsidi yang mereka terima setiap bulan.
“Subsidi nelayan solarnya hilang. Ada yang seharusnya dapat sebulan 2.000 liter, dapatnya hanya 800 liter. Bayangkan. Artinya, hak mereka untuk mendapatkan subsidi ternyata tidak tepat sasaran,” kata Didit.
Ia mengapresiasi respons cepat dari Dinas Kelautan dan Perikanan serta pihak Pertamina yang telah hadir dalam pembahasan persoalan tersebut. Didit mengatakan Dinas Kelautan dan Perikanan berkomitmen menyelesaikan pendataan nelayan penerima subsidi dalam waktu dua pekan, terhitung mulai 1 Juli 2026.
Menurut Didit, setelah data penerima subsidi rampung, DPRD akan kembali menggelar pertemuan guna membahas mekanisme penyaluran dan pengawasan agar subsidi benar-benar diterima oleh nelayan yang berhak.
“Setelah data ini didapat, kita akan undang. Sistem penyaluran dan pengawasannya akan melibatkan TNI, Kepolisian, dan Kejaksaan. Ini agar ada efek jera, karena ini hak subsidi rakyat,” ujarnya.
Didit menegaskan subsidi BBM merupakan hak nelayan yang setiap hari bekerja di laut dengan berbagai risiko. Karena itu, ia meminta seluruh pihak untuk tidak mengambil keuntungan dari hak yang seharusnya diterima nelayan.
“Bayangkan mereka malam-malam meninggalkan istri dan anak hanya untuk melaut mencari ikan. Apalagi jika subsidi yang harus mereka dapatkan tidak diterima. Kalau memang tidak bisa membantu, tolong jangan ambil hak mereka,” tegasnya.
Ia menambahkan DPRD bersama pemerintah daerah akan melakukan penataan ulang terhadap sistem distribusi BBM subsidi agar lebih tepat sasaran di seluruh wilayah Bangka Belitung.
Langkah tersebut diambil setelah banyak keluhan nelayan bermunculan, termasuk melalui media sosial, terkait dugaan tidak tersalurkannya solar subsidi kepada penerima yang berhak.
“DPRD wajib menindaklanjuti ini. Kita sudah mendengar langsung curahan hati mereka,” tutup Didit.
