Pangkalpinang, Demokrasibabel.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung. Capaian ini menjadi raihan WTP ke-10 secara berturut-turut bagi Pemkab Bangka.
Opini WTP tersebut diumumkan Kepala BPK RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung Flora Anita Diassari dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Bangka Belitung, Rabu (24/6/2026).
Laporan hasil pemeriksaan diterima langsung oleh Wakil Bupati Bangka Syahbudin bersama Ketua DPRD Kabupaten Bangka Jumadi.
“Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025, Pemkab Bangka meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Ini berarti Pemkab Bangka sudah mendapat opini WTP 10 kali berturut-turut,” kata Flora.
Syahbudin mengaku bersyukur atas capaian tersebut. Menurutnya, raihan WTP merupakan hasil komitmen Pemerintah Kabupaten Bangka dalam menjaga integritas dan menjalankan pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka saya mengucapkan terima kasih kepada tim BPK yang telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2025. Semoga apa yang menjadi catatan hasil pemeriksaan ini dapat menjadi bahan evaluasi kami untuk lebih baik lagi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bangka ke depannya,” ujarnya.
Ia juga berharap BPK Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung terus memberikan bimbingan dan arahan dalam pengelolaan keuangan daerah agar semakin akuntabel dan sesuai dengan peraturan.
“Kami juga berharap kepada BPK Perwakilan Provinsi Bangka Belitung untuk terus memberikan bimbingan dan arahan dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel serta sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bangka Jumadi mengatakan raihan opini WTP menjadi pencapaian penting. Namun, menurutnya, yang lebih utama adalah memastikan setiap anggaran yang dikelola pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Oleh karena itu, sesuai dengan fungsinya DPRD akan mencermati seluruh rekomendasi dari BPK untuk memastikan tidak terjadinya pengulangan kelemahan yang sama pada tahun-tahun berikutnya dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Bangka,” kata Jumadi.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung atas pendampingan, saran, dan masukan yang diberikan selama ini kepada Pemerintah Kabupaten Bangka.
Acara penyerahan LHP tersebut turut dihadiri Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka, Kepala Inspektorat, Kepala BPPKAD Kabupaten Bangka, serta jajaran tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung.
