Pangkalpinang, Demokrasibabel.com – Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menegaskan keberpihakannya kepada masyarakat Desa Nangka, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, terkait polemik penutupan akses jalan yang dilakukan PT Bukit Palma Prima (BPP).
Sikap tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di DPRD Babel, Kamis (11/6/2026), menyusul keluhan warga atas penutupan jalan sepanjang sekitar 600 meter yang selama ini menjadi akses utama menuju kebun dan kawasan sekitar.
Dalam rapat tersebut, perwakilan Fraksi Gerindra, Yogi Maulana, menegaskan kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas dan tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan perusahaan.
“Kami menegaskan dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya bahwa kepentingan masyarakat Desa Nangka tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan perusahaan,” kata Yogi.
Menurut Yogi, penutupan akses jalan yang telah digunakan warga sejak 2013 tidak dapat dibenarkan. Ia juga menyoroti peran pemerintah desa yang dinilai tidak memfasilitasi musyawarah antara masyarakat dan pihak perusahaan sebelum kebijakan penutupan jalan dilakukan.
Karena itu, Fraksi Gerindra meminta seluruh aktivitas perusahaan dihentikan sementara hingga tercapai kesepakatan antara masyarakat dan PT BPP.
“Kami dengan tegas meminta jangan ada aktivitas dahulu sebelum adanya kesepakatan dari masyarakat. Perusahaan jangan sampai merasa lebih berkuasa daripada masyarakat, karena itu tanah dan hutan nenek moyang mereka,” tegas politisi Gerindra dari daerah pemilihan Bangka Selatan tersebut.
Tak hanya itu, Yogi juga menyoroti langkah perusahaan yang melaporkan warga saat melakukan perbaikan akses jalan secara gotong royong. Menurutnya, tindakan tersebut dapat memperkeruh hubungan antara perusahaan dan masyarakat.
“Dari awal pabrik ini mau berdiri, itu sudah melaporkan masyarakat apalagi jika nanti sudah beroperasi,” ujarnya.
Meski demikian, Yogi menegaskan masyarakat Desa Nangka pada dasarnya tidak menolak investasi yang masuk ke wilayah mereka. Warga hanya meminta hak mereka terhadap akses jalan yang selama ini digunakan tetap terpenuhi.
“Kami mau jangan sampai ada aktivitas dulu sebelum masyarakat mendapatkan hak masyarakat. Terima kasih,” pungkasnya.
Polemik akses jalan di Desa Nangka belakangan menjadi perhatian publik setelah warga mempertanyakan status jalan yang selama ini digunakan sebagai jalur utama menuju kawasan perkebunan. Warga berharap pemerintah dan perusahaan dapat segera menemukan solusi yang mengakomodasi kepentingan masyarakat tanpa menghambat investasi di daerah tersebut.
