Pangkalpinang, Demokrasibabel.com – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Pangkalpinang mulai memvalidasi data 300 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diusulkan menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah tahun 2026.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan dari pemerintah pusat tepat sasaran dan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Proses validasi data itu dibahas dalam rapat konsolidasi yang dipimpin Penjabat (Pj) Sekda Kota Pangkalpinang, Budiyanto, bersama camat dan lurah se-Kota Pangkalpinang. Rapat digelar di Gedung Tudung Saji, Rabu (3/6/2026), serta dihadiri Asisten II dan Kepala Satuan Kerja (Satker) Perumahan Bangka Belitung.
Kepala Dinas Perkim Kota Pangkalpinang, Bartholomeus Suharto, mengatakan koordinasi dengan pemerintah tingkat kelurahan menjadi langkah penting dalam menyukseskan program BSPS yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.
“Intinya kita baru saja melakukan rapat konsolidasi dengan camat dan lurah se-Kota Pangkalpinang yang langsung dihadiri Pak Sekda bersama Asisten II dan juga Kepala Satker Perumahan Bangka Belitung,” kata Suharto kepada wartawan.
Menurutnya, pemerintah pusat telah menyetujui kuota bantuan BSPS sebanyak 300 unit rumah untuk Kota Pangkalpinang pada tahun 2026.
“Kita berkoordinasi dengan lurah untuk mendata kembali rumah-rumah tidak layak huni yang akan dibantu oleh kementerian melalui program BSPS. Targetnya, karena sudah disetujui kementerian, sebanyak 300 unit di tahun 2026,” ujarnya.
Suharto menjelaskan, para lurah diminta melakukan pendataan ulang dan penyisiran di wilayah masing-masing guna memastikan data calon penerima bantuan benar-benar valid.
Pendataan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses penyaluran bantuan sehingga masyarakat penerima manfaat dapat segera menempati rumah yang lebih layak.
“Langkah ini penting untuk memastikan 300 keluarga di Pangkalpinang bisa segera menempati rumah yang lebih layak, sehat, dan aman dalam waktu dekat,” pungkasnya
