Oleh: Kristina (Mahasiswa Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bangka Belitung)
Pemandangan kode QR kini sudah bukan hal asing di warung makan pinggir jalan, lapak pedagang pasar, hingga toko oleh-oleh di Bangka Belitung. Sejak diluncurkan pada 2019, Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS terus mengalami pertumbuhan pengguna yang signifikan di provinsi kepulauan ini. Pada pertengahan 2023, transaksi QRIS di Babel mencapai Rp38,76 miliar dengan lebih dari 134.000 merchant dan pengguna yang terdaftar, didominasi oleh pelaku usaha mikro yang menyumbang lebih dari 60 persen dari total merchant. Angka ini terkesan membanggakan. Namun, pertanyaan yang lebih penting justru belum terjawab: apakah pertumbuhan angka itu benar-benar mencerminkan inklusi keuangan yang merata, atau sekadar digitalisasi yang baru menyentuh permukaan?
Inklusi keuangan bukan hanya soal seberapa banyak orang yang memiliki aplikasi dompet digital di ponselnya. Lebih dari itu, inklusi keuangan adalah kondisi di mana seluruh lapisan masyarakat — termasuk yang tinggal di pelosok kepulauan, nelayan, petani lada, hingga pedagang kecil — memiliki akses nyata terhadap layanan keuangan formal yang terjangkau, aman, dan bermanfaat (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Dengan definisi ini, kita perlu lebih jujur dalam menilai sejauh mana QRIS benar-benar menjangkau masyarakat Babel secara menyeluruh.
Di satu sisi, upaya perluasan QRIS di Babel terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. PLN dan BNI baru-baru ini berkolaborasi menggelar sarasehan bertema “Manajemen QRIS untuk Payment Menuju Go Digital” di Galeri Hub UMK Bangka Belitung sebagai ruang edukasi sekaligus forum diskusi untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap sistem pembayaran digital. Bank Indonesia pun menyerahkan perangkat QRIS Soundbox kepada pelaku UMKM sebagai bagian dari akselerasi transformasi digital dalam rangkaian kegiatan BEKISAH 2026 yang mengusung tema sinergi dan transformasi digital (Badan Pusat Statistik Indonesia).
Langkah-langkah ini patut diapresiasi karena menunjukkan keseriusan berbagai pihak dalam mendorong ekosistem pembayaran digital di daerah.
Namun, di sisi lain, ada realitas yang tidak boleh diabaikan. Babel adalah provinsi kepulauan dengan kondisi geografis yang tidak seragam. Sinyal internet yang tidak stabil di wilayah-wilayah terpencil menjadi hambatan nyata penggunaan QRIS. Pedagang kecil di pulau-pulau kecil atau desa pesisir yang jauh dari pusat kota belum tentu bisa menikmati kemudahan transaksi digital seperti yang dirasakan pedagang di pusat Pangkalpinang. Di sinilah celah terbesar antara angka pertumbuhan QRIS dan realitas inklusi keuangan yang sesungguhnya.
QRIS memang memungkinkan UMKM menerima pembayaran digital tanpa perlu investasi besar dalam perangkat keras seperti mesin EDC. Ini adalah kelebihan nyata yang membantu pelaku usaha kecil masuk ke ekosistem keuangan digital dengan biaya minimal. Namun, kemudahan teknis saja tidak cukup. Literasi keuangan digital masyarakat Babel masih menjadi tantangan besar. Banyak pedagang yang sudah memiliki kode QRIS, tetapi belum memahami sepenuhnya bagaimana memanfaatkan data transaksi digital mereka untuk mengakses produk keuangan lain seperti kredit usaha, asuransi, atau tabungan produktif. Artinya, QRIS baru berfungsi sebagai alat pembayaran — belum menjadi pintu masuk menuju inklusi keuangan yang sesungguhnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Babel, Rommy S. Tamawiwy, mengakui bahwa UMKM masih menghadapi tantangan dari sisi pemasaran, perluasan jaringan, pembiayaan syariah, hingga transaksi keuangan, dan BI berkomitmen memfasilitasi penyelesaian kendala tersebut. Pengakuan ini penting karena membuktikan bahwa tantangan inklusi keuangan di Babel bukan sekadar soal adopsi teknologi, tetapi menyangkut ekosistem yang lebih luas — mulai dari pembiayaan, literasi, hingga infrastruktur digital.
Di sinilah peran bank dan lembaga keuangan non-bank (LKNB) menjadi sangat krusial. QRIS hanya akan bermakna sebagai instrumen inklusi keuangan jika didukung oleh ekosistem yang lengkap: perbankan yang aktif memberikan pembiayaan kepada UMKM yang sudah terdigitalisasi, koperasi yang mendampingi anggotanya memahami manfaat transaksi digital, serta fintech yang menjangkau segmen masyarakat yang belum terlayani bank konvensional. Tanpa ekosistem ini, QRIS hanya akan menjadi alat pembayaran biasa yang tidak berbeda jauh dengan uang tunai — praktis, tetapi tidak transformatif.
QRIS antarnegara bahkan kini sudah dapat dimanfaatkan di beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Jepang — sebuah lompatan besar yang membuka peluang bagi sektor pariwisata Babel jika jalur penerbangan internasional dibuka.
Ini adalah potensi besar yang sayang jika tidak dimanfaatkan. Namun, potensi itu hanya bisa diraih jika fondasi inklusi keuangan di tingkat lokal sudah benar-benar kokoh terlebih dahulu.
QRIS adalah alat yang luar biasa. Namun, alat terbaik sekalipun tidak akan menghasilkan dampak maksimal jika tidak digunakan dengan tepat oleh masyarakat yang tepat. Bangka Belitung membutuhkan lebih dari sekadar pertumbuhan jumlah merchant dan pengguna QRIS. Yang dibutuhkan adalah inklusi keuangan yang sejati — di mana setiap warga, dari nelayan di Belitung Timur hingga petani lada di Bangka Tengah, benar-benar merasakan manfaat nyata dari sistem keuangan digital yang sedang dibangun bersama ini.
