Oleh: Mutiara Azizah (Mahasiswi Jurusan Manajemen Universitas Bangka Belitung)
Pada masa lalu, masyarakat menilai seorang pemimpin berdasarkan hasil kerja nyata. Penurunan angka kemiskinan, pembangunan infrastruktur, hingga respons terhadap keluhan warga menjadi tolok ukur utama keberhasilan kepemimpinan. Kini, sebelum capaian tersebut benar-benar terbukti, seorang pemimpin lebih dahulu dinilai dari seberapa sering ia muncul di linimasa Instagram, jumlah tanda suka yang diperoleh, atau seberapa viral konten blusukannya.
Fenomena ini melahirkan berbagai istilah baru di tengah masyarakat. Ada yang menyebut “gubernur konten”, “bupati TikTok”, hingga “pemimpin pansos” atau panjat sosial. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: apakah media sosial telah mengubah esensi kepemimpinan dari pelayanan nyata menjadi sekadar pencitraan? Apakah substansi kerja kini tergeser oleh popularitas semata?
Tulisan ini mencoba mengupas bagaimana media sosial mengubah cara pemimpin tampil di hadapan publik, sekaligus menelaah apakah konten dan popularitas telah mengambil alih ruang yang seharusnya diisi oleh kerja nyata. Beberapa pendapat dan hasil penelitian turut disajikan untuk memperkuat argumen tersebut.
Media Sosial sebagai Panggung Utama Pemimpin
Media sosial saat ini bukan lagi sekadar sarana komunikasi. Ia telah berubah menjadi panggung utama bagi para pemimpin dalam membangun citra publik. Di balik kemudahan akses itu, terdapat mekanisme algoritma yang bekerja tanpa henti menentukan konten mana yang layak dikonsumsi banyak orang.
Sebuah studi dari University of South-Eastern Norway mengungkapkan bahwa algoritma media sosial tidak bersifat netral. Sistem kurasi konten berbasis kecerdasan buatan cenderung mengutamakan gaya kepemimpinan tertentu, seperti kepemimpinan autentik, kepemimpinan melayani, dan kepemimpinan transformasional. Gaya-gaya tersebut dianggap mampu menciptakan resonansi emosional dan moral di tengah masyarakat.
Dengan kata lain, pemimpin yang mampu membangkitkan rasa haru, inspirasi, bahkan kemarahan, memiliki peluang lebih besar untuk menjadi viral. Sebaliknya, pemimpin yang bekerja secara diam-diam tanpa konten yang menarik cenderung tenggelam dan luput dari perhatian publik.
Akibatnya, muncul apa yang dapat disebut sebagai leadership fashion atau mode kepemimpinan. Mode ini berubah layaknya tren pakaian. Pada satu periode, publik mengagumi pemimpin yang karismatik. Pada periode lain, pemimpin yang rendah hati dan mudah tersentuh menjadi idola. Sayangnya, popularitas tersebut kerap tidak diiringi bukti kinerja yang memadai.
Studi Kasus di Indonesia
Fenomena ini dapat diamati secara nyata di Indonesia. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, misalnya, kerap mendapat julukan “gubernur konten” karena intensitas unggahannya yang sangat tinggi. Dengan puluhan juta pengikut di berbagai platform media sosial, ia rutin membagikan aktivitasnya, mulai dari dialog dengan warga hingga kebijakan kontroversial seperti edukasi vasektomi dan larangan study tour.
Publik pun terbelah dalam merespons gaya kepemimpinannya. Sebagian masyarakat mengapresiasi pendekatan komunikasinya yang humanis dan dekat dengan rakyat kecil. Penelitian sosial bahkan menunjukkan bahwa pendekatan storytelling berbasis budaya lokal mampu menciptakan kedekatan emosional yang kuat. Namun, di sisi lain, tidak sedikit yang menilai gaya tersebut sebagai bentuk pencitraan berlebihan yang mengganggu kenyamanan publik.
Tulisan ini tidak bermaksud menghakimi. Akan tetapi, penting untuk mengajukan pertanyaan kritis: apakah popularitas yang diperoleh benar-benar sebanding dengan hasil kerja di lapangan?
Pendapat Akademisi dan Praktisi
Dr. Bachtiar Dwi Kurniawan, dalam kuliah umum di Universitas Gadjah Mada, menyampaikan pandangan menarik bahwa “popularitas adalah alat, bukan tujuan akhir.” Menurutnya, fokus utama seorang pemimpin seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar jumlah pengikut atau tanda suka.
Pandangan serupa juga disampaikan oleh Ganjar Pranowo dalam seminar di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Ia menyoroti bagaimana algoritma media sosial mampu membentuk pembingkaian opini (framing) melalui informasi yang terus diulang. “Opini tidak lagi bersifat alami dari masyarakat,” tegasnya.
Ganjar mencontohkan video hoaks berbasis kecerdasan buatan yang menyeret nama Sri Mulyani. Kasus tersebut menunjukkan bahwa pemimpin tidak cukup hanya pandai membuat konten. Mereka juga harus mampu menjadi penyaring informasi yang kritis serta memiliki literasi digital yang memadai.
Hal senada disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid. Berdasarkan data UNICEF tahun 2024, sebanyak 76 persen anak muda percaya bahwa media sosial merupakan sarana paling efektif untuk menyuarakan pandangan politik. Menurut Meutya, pemimpin masa depan tidak dapat dipersiapkan tanpa literasi digital dan nilai-nilai kebajikan.
Saya cenderung sependapat dengan pandangan tersebut. Literasi digital saja tidak cukup. Kepemimpinan juga harus dibangun di atas integritas dan komitmen terhadap pelayanan publik.
Jebakan Post-Truth dan Gimmick Kepemimpinan
Tantangan terbesar di era digital adalah munculnya fenomena post-truth, yakni situasi ketika informasi viral lebih mudah dipercaya dibandingkan fakta yang akurat. Kondisi ini menciptakan ruang bagi pemimpin yang mengandalkan gimmick ketimbang substansi.
Seorang pemimpin dapat dengan mudah membuat konten yang menyentuh hati. Ia bisa merekam dirinya sedang membantu warga atau memberikan bantuan sosial. Namun, tanpa tindak lanjut yang nyata, konten tersebut pada akhirnya hanya menjadi pertunjukan.
Karena itu, masyarakat perlu lebih kritis terhadap jenis konten seperti ini. Publik tidak boleh berhenti pada rasa haru yang ditampilkan kamera, melainkan juga harus melihat dampak nyata dari kebijakan yang dihasilkan.
Penutup
Berdasarkan uraian di atas, media sosial dapat diibaratkan sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ia menjadi alat yang efektif untuk menyerap aspirasi dan membuka ruang partisipasi publik. Namun di sisi lain, jika tidak dikelola secara bijak, media sosial dapat menjebak pemimpin ke dalam siklus pencitraan tanpa akhir.
Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi hal tersebut. Publik tidak boleh mudah terpukau oleh konten viral atau aksi blusukan yang dikemas secara menarik. Pertanyaan kritis harus selalu diajukan: setelah konten itu tayang, apa yang benar-benar berubah? Apakah kebijakan yang dihasilkan berpihak pada rakyat? Apakah dampaknya dapat diukur secara nyata?
Kepada para pemimpin, penting untuk diingat bahwa tidak ada filter media sosial yang mampu memperbaiki kebijakan yang gagal. Berhentilah sekadar menjadi aktor di panggung digital. Jadilah pekerja yang sungguh-sungguh melayani. Sebab pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang viral. Mereka membutuhkan pemimpin yang bekerja.
