oleh : Chatrine Zahria Putri (Mahasiswi Jurusan Manajemen, universitas Bangka Belitung)
Sebagai mahasiswa yang hampir setiap hari membayar cukup dengan memindai kode QR, saya sering lupa betapa besar perubahan yang dibawa Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Dulu, kalau aplikasi dompet digital saya berbeda dengan kode yang ditempel pedagang, saya terpaksa kembali memakai uang tunai. Sekarang cukup satu kode, hampir semua aplikasi, baik milik bank maupun dompet digital, bisa dipakai. Menurut saya, perubahan yang tampak sederhana ini sebenarnya menggeser peta persaingan industri keuangan secara mendasar.
Sebelum QRIS, dompet digital seperti GoPay, OVO, dan DANA membangun benteng masing-masing dengan kode QR sendiri yang hanya menerima aplikasi yang sama. Strategi ini menguntungkan pemain besar dan menyulitkan pemain baru. Sejak awal 2020, Bank Indonesia menyatukan semuanya ke dalam satu standar nasional.
Saya melihat langkah ini membuat keunggulan jaringan yang dulu dikuasai dompet digital besar menjadi cair, sehingga semua pemain berada di lapangan yang sama. Hasilnya, hingga awal 2026 pengguna QRIS sudah melampaui 60 juta orang dan transaksinya masih tumbuh di atas seratus persen per tahun. Penelitian pun menunjukkan UMKM memandang QRIS sebagai cara bayar yang mudah dan efisien, dan faktor kemudahan itulah yang mendorong mereka terus memakainya.
Yang paling menarik bagi saya dalam mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank adalah bagaimana QRIS justru membuka jalan bagi bank untuk masuk ke arena yang dulu dikuasai lembaga non-bank. Dulu dompet digital hanya bersaing sesama dompet digital; kini bank ikut bermain lewat mobile banking. Saya sendiri lebih nyaman membayar langsung dari mobile banking tanpa harus mengisi saldo, sampai sebagian ekonom menyebut keadaan ini sebagai “kemenangan perbankan”.
Namun menurut pendapat saya, terlalu cepat menyimpulkan bank sebagai pemenang tunggal. Saya berpendapat QRIS hanya memindahkan medan persaingan, dari rebutan kode QR menjadi rebutan kualitas layanan dan kelengkapan ekosistem. Bank unggul sebagai lembaga serba ada, sementara dompet digital dipaksa berinovasi lewat paylater, transportasi, dan gaya hidup digital.
Peran Bank Indonesia sebagai regulator juga penting, misalnya melalui kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) dan larangan biaya tambahan (surcharge) dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021, yang menjaga persaingan tetap berada dalam koridor negara.
Pada akhirnya, menurut pendapat saya, QRIS tidak mematikan salah satu pihak, melainkan memaksa keduanya bersaing sekaligus saling bergantung pada infrastruktur yang sama. Pihak yang paling diuntungkan justru kita sebagai konsumen, karena memperoleh layanan yang lebih murah, cepat, dan terbuka. Bagi saya, satu kode untuk semua bukan sekadar kemudahan teknis, melainkan penataan ulang persaingan yang menuntut bank dan lembaga keuangan non-bank untuk terus berinovasi.
