Pangkalpinang, Demokrasibabel — Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Fery Afriyanto, resmi melantik Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2026–2030. Pelantikan berlangsung di Hotel Santika Bangka, Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah, Kamis (30/4/2026).
Pelantikan ini didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 100.3.3.1/304/DLHK/2026 tertanggal 22 April 2026 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Langkah tersebut menjadi wujud komitmen Pemerintah Provinsi Babel dalam mempercepat pengelolaan ekosistem mangrove yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Fery Afriyanto menegaskan bahwa hutan mangrove memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai vegetasi pesisir, tetapi juga sebagai benteng alami terhadap abrasi dan potensi bencana, serta habitat penting bagi keanekaragaman hayati.
“Hutan mangrove bukan sekadar pepohonan di pesisir, melainkan benteng pertahanan alam yang melindungi wilayah kita. Selain itu, mangrove memiliki potensi besar dalam penyerapan karbon yang sangat dibutuhkan untuk mitigasi perubahan iklim global,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pembentukan KKMD diharapkan mampu mengoptimalkan seluruh tahapan pengelolaan mangrove, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pengendalian. Hal ini dinilai penting mengingat kondisi mangrove di Babel yang mengalami penurunan kualitas dan kuantitas akibat kerusakan, sehingga membutuhkan kerja sama lintas sektor untuk rehabilitasi.
“Ke depan, kami berharap kinerja KKMD dapat optimal. KKMD tidak hanya menjadi wadah koordinasi, tetapi juga motor penggerak kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam memperbaiki ekosistem mangrove,” tambahnya.
Fery juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, instansi vertikal, dunia usaha, dan masyarakat. Ia mendorong para anggota KKMD yang baru dilantik untuk bekerja secara profesional dan inovatif, termasuk memanfaatkan teknologi guna meningkatkan efektivitas pengelolaan.
Dalam kegiatan tersebut, turut diseminasi dokumen policy brief terkait konservasi dan rehabilitasi mangrove, serta nilai ekonomi karbon.
“Dokumen policy brief nilai ekonomi karbon ini menjadi landasan penting untuk mengubah nilai ekologis menjadi nilai ekonomi berkelanjutan melalui mekanisme perdagangan karbon,” jelasnya.
Di akhir sambutan, Fery berharap dokumen yang telah disusun dapat menjadi rujukan kuat bagi para pembuat kebijakan serta mendapat dukungan dari seluruh pihak agar program berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat.
Penulis: Vera
Fotografer: Diana
Editor: Rini
