Pangkalpinang, Demokrasibabel – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyoroti turunnya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang dikeluhkan petani. Dalam rapat dengar pendapat, DPRD meminta perusahaan segera menyesuaikan harga.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menegaskan harga pembelian TBS di tingkat pabrik seharusnya tidak terlalu rendah agar petani tidak merugi.
“Kalau bisa harga sawit itu dibeli paling rendah Rp3.000 per kilogram, supaya petani juga masih punya margin,” kata Didit dalam rapat dengar pendapat bersama Apkasindo, Senin (20/4/2026).
Ia menjelaskan, tingginya biaya produksi seperti pupuk menjadi alasan penting perlunya penyesuaian harga. Menurutnya, harga di tingkat pabrik akan berpengaruh langsung terhadap harga yang diterima petani.
Selain itu, DPRD juga mengingatkan pemerintah daerah agar lebih aktif melakukan pengawasan terhadap perusahaan sawit. Didit menilai kewenangan yang dimiliki pemerintah harus digunakan untuk memastikan perusahaan tidak menetapkan harga secara sepihak.
“Kalau masih ada yang membeli di bawah harga yang tidak layak, tentu perlu dievaluasi, termasuk izinnya,” tegasnya.
DPRD Babel juga berencana memanggil pihak perusahaan dan dinas terkait dalam waktu dekat untuk membahas persoalan tersebut secara menyeluruh.
Sementara itu, Ketua DPD Apkasindo Bangka Tengah, Maladi, menilai lemahnya pengawasan menjadi salah satu penyebab harga TBS tidak stabil.
“Petani butuh pengawasan dari pemerintah, karena yang memberi izin juga harus memastikan praktik di lapangan berjalan adil,” ujarnya.
Ia juga menyoroti ketidaksesuaian antara kenaikan harga CPO global dengan harga TBS di tingkat petani.
“CPO naik, tapi harga sawit petani justru turun. Ini yang jadi pertanyaan,” tambahnya.
Maladi berharap pemerintah dapat turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya, termasuk soal kualitas buah yang kerap dijadikan alasan penurunan harga oleh perusahaan.
