PANGKALPINANG – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani, menerima kunjungan kerja Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, dan rombongan dalam rangka menyerap aspirasi daerah, khususnya di bidang pendidikan. Pertemuan berlangsung di Gedung Terminal VIP Bandara Depati Amir Pangkalpinang, Kamis (16/4/2026).
Gubernur Hidayat menilai kunjungan kerja tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat arah kebijakan pendidikan nasional, sekaligus menyampaikan kondisi riil pendidikan di daerah, termasuk berbagai tantangan yang masih dihadapi.
“Kami sangat mengapresiasi kunjungan kerja ini. Audiensi ini memiliki substansi penting sebagai bagian dari upaya memperkuat kebijakan pendidikan nasional,” ujar Hidayat.
Ia berharap kunjungan Komisi X DPR RI ke Provinsi Babel dapat menjaring aspirasi daerah, khususnya terkait pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan.
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk mengetahui kondisi pendidikan di daerah sebagai bahan pembahasan dalam penyusunan kebijakan nasional.
“Hari ini kami berkunjung ke Provinsi Babel untuk menerima berbagai masukan, terutama di bidang pendidikan. Diskusi dengan pemerintah daerah akan dilanjutkan bersama para pemangku kepentingan terkait,” ujar Hetifah.
Ia menjelaskan, Komisi X DPR RI saat ini tengah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Oleh karena itu, berbagai persoalan pendidikan di daerah menjadi bahan penting dalam perumusan kebijakan ke depan.
Menurutnya, sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian antara lain kekurangan tenaga guru serta kebutuhan pembangunan sekolah baru, khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).
“Masih ada wilayah yang belum terlayani pendidikan menengah. Hal ini menjadi catatan penting bagi kami agar pemerataan akses pendidikan dapat segera terwujud,” jelasnya.
Bahas Pengawasan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Hidayat Arsani juga menerima audiensi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Babel, Deddy Yudistira, bersama pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Pertemuan tersebut membahas penguatan tata kelola pemerintahan, program pengawasan keuangan, serta percepatan pembangunan infrastruktur di daerah.
Gubernur menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Babel untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, peran BPKP sangat penting dalam memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
