Makassar, Demokrasibabel.com – Upaya peningkatan keselamatan transportasi di Sulawesi Selatan terus diperkuat melalui pendekatan kolaboratif berbasis Penta Helix. Jasa Raharja mendorong pergeseran strategi dari pendekatan responsif menuju preventif berbasis data guna menekan angka kecelakaan dan fatalitas korban.
Hal tersebut disampaikan Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, dalam Diskusi Keselamatan Transportasi yang digelar di Kantor Wilayah Jasa Raharja Sulawesi Selatan, Makassar, Senin (13/4/2026).
Diskusi ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Dirlantas Polda Sulsel Kombes Pol. Dr. Pria Budi, S.I.K., M.H., serta perwakilan dari Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, BPTD Kelas II Provinsi Sulsel, BBPJN Sulsel, Dinas Bina Marga Provinsi Sulsel, DPD Organda Sulsel, PT Makassar Metro Network, RSUP Wahidin Sudirohusodo, RSUP Makassar, komunitas ojek online, serta akademisi dari sejumlah perguruan tinggi. Forum ini menjadi wadah kolaborasi untuk memperkuat upaya pencegahan kecelakaan secara terpadu di wilayah Sulawesi Selatan.
Dalam paparannya, Awaluddin mengungkapkan bahwa berdasarkan data Triwulan I 2026, nilai santunan di Sulawesi Selatan meningkat sebesar 11,14% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas juga meningkat sekitar 8% menjadi lebih dari 2.000 kasus.
Secara nasional, data IRSMS Korlantas Polri mencatat lebih dari 151.000 kejadian kecelakaan dengan lebih dari 217.000 korban per tahun, dengan tren yang terus meningkat.
Ia menegaskan bahwa peran Jasa Raharja tidak hanya terbatas pada penyaluran santunan, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem pencegahan kecelakaan melalui pemetaan titik rawan (blackspot), edukasi tersegmentasi, serta peningkatan kapasitas respons pertama di lapangan.
“Kecelakaan bukan hanya persoalan kehilangan nyawa. Sebagian besar korban adalah usia produktif dan kepala keluarga, sehingga berdampak pada kondisi sosial-ekonomi keluarga. Pendekatan saat ini masih dominan pada penanganan, sementara pola kecelakaan terus berulang. Kami mendorong pergeseran menuju sistem preventif yang terintegrasi,” ujarnya.
Sementara itu, Dirlantas Polda Sulsel Kombes Pol. Pria Budi menyampaikan bahwa meskipun jumlah kecelakaan meningkat 8%, angka fatalitas korban meninggal dunia berhasil ditekan sebesar 24%, dari 234 orang pada Triwulan I 2025 menjadi 179 orang pada periode yang sama tahun 2026.
Data juga menunjukkan bahwa 74% kecelakaan merupakan kecelakaan tunggal, dengan 78% kendaraan yang terlibat adalah sepeda motor. Kecelakaan paling banyak terjadi pada pukul 15.00–18.00 WITA, umumnya saat kondisi cuaca cerah dan jalan dalam keadaan baik.
Polda Sulawesi Selatan telah memetakan titik rawan kecelakaan di sejumlah wilayah, dengan konsentrasi tertinggi di Makassar, Maros, Barru, dan Pangkep. Penegakan hukum juga diperkuat melalui 89 unit ETLE, yang terdiri dari 14 unit statis dan 74 unit handheld.
“Banyak korban meninggal bukan semata akibat kecelakaan, tetapi karena keterlambatan penanganan awal. Semakin cepat penanganan dalam golden period, semakin besar peluang korban untuk selamat,” tegasnya.
Melalui forum tersebut, sejumlah kesepakatan strategis dihasilkan, antara lain penguatan edukasi keselamatan berkendara di titik rawan kecelakaan, perluasan program E-PELANTAS ke seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, serta integrasi sistem SIM-RS dengan platform JR Care untuk mempercepat penerbitan Guarantee Letter (GL) bagi korban kecelakaan.
Selain itu, diusulkan pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD) bagi komunitas pengemudi sebagai first responder, guna menekan fatalitas korban pada fase penanganan awal.
Dari sisi infrastruktur, Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan merencanakan pemeliharaan dan peningkatan jalan sepanjang 1.000 km pada periode 2025–2027. Sementara itu, Dinas Perhubungan berkomitmen menambah koridor angkutan umum dari dua menjadi tiga koridor.
Jasa Raharja menilai forum kolaboratif ini menjadi langkah penting dalam menyusun peta jalan keselamatan transportasi berbasis data dan kondisi lokal. Permasalahan keselamatan lalu lintas dinilai tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan.
