Oleh : Nicco Arista Saputra Prasetyawansyah (Mahasiswa Jurusan Manajemen, Universitas Bangka Belitung)
Permasalahan stunting masih menjadi tantangan nyata dalam agenda pembangunan kesehatan di Indonesia, termasuk di Kepulauan Bangka Belitung. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang terjadi dalam jangka waktu lama, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan.
Dampaknya tidak hanya terlihat pada tinggi badan anak, tetapi juga berpengaruh terhadap perkembangan kognitif, kemampuan belajar, hingga produktivitas saat dewasa. Dengan kata lain, stunting berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah di masa depan.
Dalam konteks kebijakan publik, isu stunting bukan semata persoalan medis, melainkan persoalan struktural yang melibatkan banyak sektor. Faktor penyebabnya meliputi rendahnya asupan gizi, sanitasi yang kurang memadai, akses layanan kesehatan yang terbatas, hingga kondisi sosial-ekonomi keluarga.
Di wilayah Kepulauan seperti Bangka Belitung, tantangan geografis turut memengaruhi pemerataan layanan kesehatan dan distribusi program intervensi. Oleh karena itu, dibutuhkan kepemimpinan publik yang mampu melihat persoalan ini secara komprehensif dan lintas sektor.
Peran kepala daerah dan jajaran birokrasi menjadi sangat krusial dalam mengoordinasikan berbagai perangkat daerah seperti dinas kesehatan, dinas sosial, dinas pendidikan, serta pemerintah desa. Kepemimpinan yang efektif tidak hanya menjalankan program dari pemerintah pusat, tetapi juga mampu melakukan inovasi kebijakan sesuai dengan karakteristik lokal. Misalnya, penguatan peran posyandu, peningkatan edukasi gizi bagi ibu hamil, serta optimalisasi penggunaan dana desa untuk mendukung program kesehatan masyarakat.
Dari perspektif teori kepemimpinan, pendekatan transformasional relevan untuk diterapkan. Pemimpin transformasional mampu membangun visi bersama, menggerakkan aparatur, dan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam penanganan stunting, perubahan perilaku menjadi kunci utama, seperti kesadaran akan pentingnya gizi seimbang, pemberian ASI eksklusif, dan pola asuh yang sehat. Tanpa perubahan pola pikir masyarakat, kebijakan yang dirancang sebaik apa pun akan sulit mencapai hasil optimal.
Selain itu, prinsip good governance seperti transparansi dan akuntabilitas perlu ditegakkan. Anggaran penanganan stunting harus dikelola secara tepat sasaran dan berbasis data. Evaluasi berkala terhadap capaian program juga penting agar kebijakan tidak hanya berorientasi pada target administratif, tetapi benar-benar berdampak pada masyarakat. Kepemimpinan yang responsif akan terbuka terhadap kritik dan masukan, termasuk dari kalangan akademisi dan mahasiswa.
Sebagai mahasiswa, penting untuk melihat isu ini secara analitis dan kritis. Penurunan stunting tidak boleh dipahami hanya sebagai angka statistik dalam laporan tahunan, tetapi sebagai indikator keberhasilan kepemimpinan dalam membangun kualitas generasi masa depan. Diskursus akademik mengenai efektivitas kebijakan, model kepemimpinan, dan koordinasi lintas sektor perlu terus dikembangkan agar solusi yang ditawarkan semakin komprehensif.
Pada akhirnya, keberhasilan penurunan stunting di Bangka Belitung merupakan cerminan kualitas kepemimpinan publik di daerah tersebut. Jika kepemimpinan mampu bersifat visioner, kolaboratif, dan konsisten dalam implementasi kebijakan, maka percepatan penurunan stunting dapat terwujud secara berkelanjutan. Sebaliknya, tanpa komitmen yang kuat, persoalan ini akan terus menjadi tantangan yang berulang dalam agenda pembangunan daerah.
