Toboali, Demokrasibabel.com – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Pemkab Basel) kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan implementasi 100 persen pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI Tahun 2025 dari Bank Sumsel Babel.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Hefi Nuranda, S.T., M.M., yang mewakili Bupati Bangka Selatan H. Riza Herdavid, S.T., M.Tr.IP., dalam acara Apresiasi Implementasi SIPD RI Tahun 2025. Kegiatan itu digelar di Ballroom Hotel Aryaduta Palembang, Kamis (29/1/2026).
Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemkab Bangka Selatan dalam menerapkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi secara nasional melalui SIPD RI, khususnya dalam penyaluran pembayaran gaji ASN.
Sekda Bangka Selatan Hefi Nuranda mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh perangkat daerah, terutama dalam mewujudkan administrasi keuangan yang tertib dan sesuai ketentuan pemerintah pusat.
“Penghargaan ini menjadi bukti komitmen Pemkab Bangka Selatan dalam mendukung transformasi digital pengelolaan keuangan daerah. Implementasi pembayaran gaji ASN melalui SIPD RI secara 100 persen adalah langkah nyata menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien,” ujar Hefi.
Menurutnya, keberhasilan ini juga tidak terlepas dari dukungan penuh Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan serta kerja sama yang solid antara seluruh perangkat daerah dengan Bank Sumsel Babel sebagai mitra perbankan pemerintah daerah.
“Ke depan, kami akan terus berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan optimalisasi pemanfaatan SIPD RI agar pelayanan kepada ASN dan masyarakat semakin baik,” tambahnya.
Dengan penghargaan tersebut, Pemkab Bangka Selatan diharapkan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja dalam penerapan SIPD RI sebagai bagian dari upaya mendukung reformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintahan daerah.
