Pangkalpinang, Demokrasibabel.co – BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang menekankan pentingnya penguatan komitmen Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Langkah ini dinilai krusial di tengah meningkatnya belanja layanan kesehatan yang belum seimbang dengan penerimaan iuran.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang, Aswalmi Gusmita, mengatakan lemahnya pelayanan primer menyebabkan penumpukan layanan di rumah sakit, sehingga berdampak pada melonjaknya biaya kesehatan.
“Kalau pelayanan primer kuat, Insya Allah program JKN bisa bertahan. Saat ini belanja layanan kesehatan makin besar dan bertumpuk di rumah sakit, padahal banyak kondisi yang sebenarnya bisa dikendalikan di FKTP,” kata Mita saat Sosialisasi Komitmen Layanan FKTP di Pangkalpinang, Kamis.
Menurut Dia, BPJS Kesehatan mendorong komitmen ulang FKTP agar indikator kinerja dapat tercapai pada 2026. Indikator tersebut meliputi angka kontak layanan, rasio pasien hipertensi dan peserta Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) yang terkendali, serta indikator mutu layanan lainnya.
Selain itu, BPJS Kesehatan juga mendorong optimalisasi kompetensi FKTP dalam menangani pasien sesuai kewenangannya. Salah satu fokusnya adalah penyesuaian jam operasional, khususnya bagi FKTP dengan jumlah peserta terdaftar lebih dari 15.000 jiwa.
“Jam operasional yang terbatas sering membuat masyarakat langsung ke rumah sakit. Ini yang ingin kita perbaiki,” ujarnya.
Aswalmi mengungkapkan belanja layanan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami peningkatan signifikan. Dari 2024 ke 2025, belanja layanan kesehatan naik Rp102 miliar, sementara peningkatan iuran hanya Rp40 miliar.
“Total belanja layanan kesehatan tahun ini mencapai Rp775 miliar, sedangkan penerimaan iuran sekitar Rp676 miliar. Ada gap yang cukup besar,” jelasnya.
Kondisi serupa juga terjadi pada periode 2023–2024. Pada periode tersebut, belanja layanan kesehatan meningkat Rp10 miliar, sedangkan iuran hanya naik Rp2 miliar. Secara rata-rata, kenaikan belanja tercatat tiga kali lipat dibandingkan peningkatan iuran.
Ia menegaskan, jika kondisi ini dibiarkan, akan berisiko mengganggu keberlanjutan finansial Program JKN. Secara sistem, terdapat tiga opsi korektif, yakni penyesuaian iuran, penyesuaian manfaat, atau dukungan pembiayaan dari negara.
“Di level operasional, tugas kami memastikan belanja layanan kesehatan tepat sasaran, salah satunya dengan memperkuat peran FKTP,” tegas Aswalmi.
Berdasarkan data BPJS Kesehatan, belanja layanan terbesar di Bangka Belitung masih didominasi layanan rumah sakit, baik rawat jalan maupun rawat inap. Untuk rawat jalan, belanja terbesar berasal dari kontrol ulang, sedangkan rawat inap didominasi kasus diabetes dan persalinan.
Ia juga menyoroti layanan persalinan di Kota Pangkalpinang yang seluruhnya masih dilakukan di rumah sakit. Padahal, persalinan normal idealnya dapat ditangani di FKTP.
“Persalinan normal sebenarnya cukup ditangani di FKTP, tidak harus ke rumah sakit,” katanya.
Melalui kegiatan tersebut, BPJS Kesehatan berharap FKTP dapat meningkatkan mutu layanan sekaligus mengendalikan biaya agar keberlanjutan Program JKN tetap terjaga.
