Jakarta, Demokrasibabel.com — Persoalan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) kembali menjadi sorotan nasional pada 2025 karena dampaknya terhadap meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas, kerusakan infrastruktur jalan, serta terganggunya keselamatan pengguna jalan.
Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penanganan ODOL di Jawa Timur, Jasa Raharja menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Normalisasi Kendaraan ODOL Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jawa Timur, Selasa (16/12/2025), di Gedung Tani Puspo Agro, Sidoarjo, Jawa Timur.
Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan, serta perwakilan pemangku kepentingan transportasi darat, seperti Jasa Raharja, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Asosiasi Karoseri Indonesia, dan organisasi angkutan darat.
Kehadiran pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepolisian, serta para pemangku kepentingan mencerminkan komitmen bersama dalam memastikan keselamatan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor transportasi darat.
Dalam sambutannya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi dan normalisasi ODOL merupakan langkah awal menuju target nasional Indonesia Zero ODOL 2027.
“Target utama kita adalah mencapai Indonesia Zero ODOL pada tahun 2027. Upaya ini bertujuan mewujudkan sistem transportasi yang berkeselamatan dan berkeadilan, sekaligus memperkuat sistem logistik nasional. Kegiatan ini diharapkan terus berlanjut hingga 2027 dengan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan,” ujar Dudy.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung penuh program Zero ODOL.
“Jawa Timur siap membangun koordinasi dan efektivitas program Zero ODOL dengan target 2027. Normalisasi ODOL penting untuk menciptakan tata kelola transportasi yang aman dan lancar, meningkatkan keselamatan masyarakat, serta mengurangi kerusakan jalan. Sinergi lintas sektor, termasuk dengan pelaku usaha dan karoseri, menjadi kunci agar efisiensi dan produktivitas dapat tercapai,” kata Khofifah.
Pada kesempatan tersebut, Pelaksana Tugas Direktur Utama Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana menerima sertifikat penghargaan dari Menteri Perhubungan atas dukungan perusahaan terhadap program penanganan ODOL. Penghargaan serupa juga diberikan kepada Korlantas Polri, Gubernur Jawa Timur, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan kolaborasi dalam penguatan tata kelola transportasi.
Dewi Aryani Suzana menegaskan bahwa penanganan kendaraan ODOL berkontribusi langsung terhadap peningkatan keselamatan berkendara dan pengguna jalan.
“Kendaraan yang tidak sesuai ketentuan dimensi dan muatan berpotensi menimbulkan risiko serius bagi pengguna jalan. Karena itu, Jasa Raharja mendukung penuh langkah-langkah normalisasi kendaraan ODOL sebagai bagian dari upaya membangun sistem transportasi yang lebih aman,” ujarnya.
Ia menambahkan, sebagai penyelenggara asuransi kecelakaan lalu lintas, Jasa Raharja terus memperkuat kolaborasi lintas sektor agar perlindungan kepada masyarakat dapat berjalan optimal, mulai dari upaya pencegahan hingga penanganan korban kecelakaan.
Melalui dukungan terhadap kegiatan ini, Jasa Raharja menegaskan komitmennya dalam mendorong keselamatan berlalu lintas serta memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat melalui kolaborasi berkelanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan, demi terwujudnya transportasi darat yang aman, tertib, dan berkelanjutan di Indonesia.
