Oleh : Sri Mustika Ajar Aswad (Mahasiswa Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung)
Tata kelola pertambangan timah di Bangka Belitung saat ini menghadapi tantangan besar yang muncul dari liberalisasi sektor tambang dan beragam konflik kepentingan yang berdampak pada kerugian negara serta risiko sosial dan ekologis.
Meskipun provinsi ini merupakan lumbung timah terbesar di Indonesia dengan peran strategis perusahaan besar seperti PT Timah Tbk, masalah klasik seperti tumpang tindih izin, tambang ilegal, dan konflik sosial terus menggerogoti potensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah penting dalam memperbaiki tata kelola, antara lain melalui pembentukan koperasi rakyat yang diberi akses legal oleh PT Timah untuk ikut menambang secara resmi, seperti koperasi Merah Putih yang diinisiasi untuk meningkatkan kesejahteraan warga serta mendukung penertiban tambang ilegal.
Selain itu, pembaruan regulasi dan penegakan hukum ditujukan menekan aktivitas penambangan tanpa izin guna menjaga keberlanjutan pasokan dan lingkungan. Namun, liberalisasi yang membuka peluang bagi banyak pelaku tambang juga memicu masalah baru seperti penumpukan izin tumpang tindih, kesulitan pengawasan, dan ketimpangan pembagian manfaat antara pengusaha besar, koperasi, dan masyarakat lokal.
Kerugian negara akibat tambang ilegal juga dilaporkan sangat besar, mencapai triliunan rupiah yang secara nyata menggerus pendapatan daerah dan nasional. Oleh karena itu, reformasi tata kelola harus berjalan seiring dengan penguatan koordinasi lintas lembaga, transparansi perizinan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya mineral.
Pengembangan koperasi sebagai mitra legal merupakan salah satu strategi yang dinilai paling prospektif untuk membumikan tata kelola yang adil dan berkelanjutan. Dengan dukungan pemerintah daerah dan perusahaan pelat merah seperti PT Timah, koperasi diharapkan bisa menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan kepentingan masyarakat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa mengorbankan aspek lingkungan.
Namun, komitmen politik yang kuat serta pelaksanaan yang konsisten tetap menjadi kunci utama keberhasilan reformasi tata kelola tambang timah di Bangka Belitung.Secara keseluruhan, tata kelola pertambangan timah di Bangka Belitung adalah sebuah dilema di satu sisi liberalitas dan pembukaan akses bisa meningkatkan ekonomi lokal, namun di sisi lain tanpa pengawasan dan regulasi ketat akan menimbulkan kerugian negara dan dampak sosial-ekologis yang serius.
Oleh karena itu dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat demi masa depan pertambangan yang berkelanjutan dan berkeadilan di provinsi ini.
Sumber:
- https://www.trawangnews.com/menata-regulasi-pertambangan-yang-efektif-mencari-titik-temu-di-tengah-tumpang-tindih-aturan/
- https://www.hukumonline.com/berita/a/buruknya-aturan-tambang-di-bangka-belitung-hol19116/?utm_source=copy&utm_medium=berita&utm_campaign=shared_sosmed
- https://youtu.be/rFfim-wyrR8?si=8-Rh5FlBZssJRIu4
