Pangkalpinang, Demokrasibabel – Pemerintah Kota Pangkalpinang menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual pada Senin (20/10/2025).
Rakor tersebut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Juhaini mewakili Wali Kota Pangkalpinang.
Juhaini mengatakan, Rakoro tersebut dilaksanakan dalam upaya memperkuat koordinasi dan sinergi antar daerah dalam menjaga stabilitas inflasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia mengatakan, dalam rakor tersebut, sejumlah arahan penting disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
“Menko Perekonomian menekankan pentingnya percepatan realisasi belanja daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika global yang masih berlanjut,” katanya.
Sementara itu, kata Juhaini, Mendagri menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi daerah digerakkan oleh dua mesin utama, yakni pemerintah dan sektor swasta. Berdasarkan laporan nasional, realisasi pendapatan mencapai 70,7 persen, sedangkan realisasi belanja nasional berada di angka 56,07 persen.
“Khusus untuk Kota Pangkalpinang, realisasi belanja daerah tercatat berada di posisi menengah dibandingkan dengan daerah lain. Adapun daerah dengan realisasi tertinggi adalah Kota Banjarbaru sebesar 87,9 persen, sedangkan yang terendah Kota Prabumulih dengan 59,6 persen,” katanya.
Menko Perekonomian juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II (Q2) tahun 2025 mencapai 5,12 persen, dengan tingkat inflasi sebesar 2,6 persen. Adapun kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional masih berasal dari Pulau Jawa, yaitu sebesar 56,9 persen.
“Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah diminta untuk fokus pada 90 hari ke depan dalam tiga hal strategis, yaitu Meningkatkan efisiensi pengelolaan dana pemerintah daerah di bank, dengan prioritas pada bank daerah, Mempercepat realisasi belanja yang tidak hanya cepat, tetapi juga berkualitas dan tepat sasaran untuk mendorong perekonomian, meningkatkan layanan publik, serta memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) dan Memperkuat tata kelola dan integritas pelayanan publik guna membangun kepercayaan masyarakat dan investor dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah,” katanya.
Melalui rakor ini, Pemerintah Kota Pangkalpinang menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya pengendalian inflasi dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
