Pangkalpinang, Demokrasibabel – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani melakukan kunjungan kerja ke SMA Negeri 1 Pangkalpinang guna mencari calon kepala sekolah baru SMA yang ada di daerah itu.”Ini merupakan kegiatan kunjungan kerja ke seluruh sekolah dalam rangka mencari bibit-bibit baru untuk mutasi Kepala Sekolah,” katanya di Pangkalpinang, Selasa (29/4).
Ia mengatakan, saat ini pendidikan di Babel ini jatuh sekali, sehingga harus ada pergerakan sumber daya manusia (SDM) yang baru karena mungkin ada yang sudah jenuh dan lama di sekolah.
“Ya intinya harus ada pergeseran atau peremajaan, sehingga bis menjadi motivasi guru-guru untuk lebih semangat bekerja,” katanya.
Saat kunjungan tersebut, Gubernur Hidayat juga mengingatkan kepada seluruh guru di SMA Negeri 1 tersebut agar tidak berpolotik praktis.
“Saya ingatkan kepada guru-guru, sebentar lagi mau Pilkada wali kota. Jangan guru-guru memberi contoh yang tidak baik. Guru ini kan pahlawan sejati, kalau guru-guru ini sudah bermain politik, sudah menghasut kiri kanan dan membawa barang untuk kampanye, apa jadi negeri ini. Jadi guru harus tegak lurus dan independen,” katanya.
Menurutnya, guru boleh berpolitik, tetapi cukup di lingkungan keluarga saja, tidak membawa sesuatu dan menghasut orang lain.
“Saya hanya mengingatkan itu saja, semoga mereka nurut, ya kalau mereka tidak nurut resikonya ada undang-undang. PNS berpolitik bisa dikenakan hukum pidana dan di nonjobkan kala terbukti,” katanya.
Selain mengingatkan agar tidak berpolitik, Gubernur Hidayat juga meminta kepada seluruh SMA agar tidak memungut biaya dalam bentuk apapun yang memberatkan orang tua siswa.
“Saya harap tidak ada lagi pungutan di sekolah, karena guru sudah dibayar oleh negara, fasilitas negara. Maka tidak ada lagi pungutan uang sebesar Rp70.000 dan itu harapan saya,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, pungutan biaya oleh sekolah sebelumnya berdasarkan peraturan gubernur (Pergub) dan di kemimpinan dirinya tidak akan memberlakukan hal itu lagi.
“Kalau sebelumnya berdasarkan Pergub, maka saat ini saya tidak mau dan tidak berani. Saya tidak mau masuk penjara karena Pergub. Untuk itu, saya minta hal tersebut agar dikaji ulang, kalau memang ada Perdanya silahkan lanjutkan, namun kalau hanya Pergub hentikan, karena saya tidak akan menandatangani Pergub yang membebankan orang tua siswa,” ujarnya.
Menurutnya, demi kemajuan pendidikan dan kesehatan di Bangka Belitung akan membatalkan satu buah proyek yang tidak dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.
“Demi pendidikan dan kesehatan, bila perlu kita batalkan satu proyek. Saya mau menjadi pempimpin yang berhasil membangun Bangka Belitung lebih baik lagi,” ujarnya.
