Total Rp 900 Juta, 12 Parpol Dapat Dana Hibah Dari Pemkab Bangka

by
Kegiatan sosialisasi hibah bantuan keuangan untuk Parpol diruang Praja Pemkab Bangka, Selasa (21/03). Foto : Suyanto

SUNGAILIAT, DEMPKRASIBABEL.COM – Sebanyak 12 Partai Politik (Parpol) mendapat bantuan dana hibah tahun 2023 dengan total Rp 900 juta dari Pemerintah Kabupaten Bangka.

Pelaksana Tugas (Plt) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bangka, M Nursi mengatakan besaran bantuan keuangan untuk Parpol disesuaikan dengan perolehan suara masing-masing partai.

“Berdasarkan aturan Kemendagri bahwa per satu suara itu Rp 6.200. Jadi berapa banyak perolehan suara yang didapat oleh partai, itu yang didapat (nilai hibah),” kata M.Nursi saat membacakan laporan kegiatan sosialisasi hibah bantuan keuangan untuk Parpol diruang Praja Pemkab Bangka, Selasa (21/03).

Dikatakannya, Parpol yang akan menerima bantuan dana hibah paling banyak adalah PDI-P, yakni sebanyak Rp 135 juta. Nominal dana hibah 2023 ini masih merujuk pada besaran angka pada tahun sebelumnya.

“Untuk tahun ini tidak ada perbedaan dan masih sama dengan tahun sebelumnya. Per satu suara Rp 6 ribu itu tertinggi, ada didaerah lain yang hanya Rp 1 ribu dan ada juga yang Rp 5 ribu. Jadi basis disesuaikan dengan kemampuan daerah,” sebutnya.

Disampaikannya, dana hibah ini sudah bisa dicairkan setelah ada laporan pertanggungjawaban (LPJ) Parpol dan telah selesai diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Setelah LPJ diperiksa dan tidak ada masalah atau kendala, maka sudah bisa dicairkan. Biasanya bulan Maret atau April 2023 ini, sudah bisa dicairkan,” ujar Nursi.

Sementara itu, saat membuka resmi kegiatan tersebut, Bupati Bangka, Mulkan SH,MH mengatakan Partai Politik mempunyai peran strategis dalam memberikan kontribusi yang positif bagi pertumbuhan demokrasi pembangunan di Indonesia. Dan memiliki beberapa fungsi penting sebagaimana disebutkan pada pasal 11 UU nomor 2 tahun 2008.

“Jadi Partai Politik ini lah merupakan perpanjangan tangan-tangan pemerintah yang ada di Republik Indonesia. Sehingga terhadap percepatan pelayanan, pembangunan menjadi tanggung jawab bersama, bukan saja pemerintah namun juga Partai Politik,” kata Mulkan, Bupati Bangka ini.(Suyanto)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No More Posts Available.

No more pages to load.