Tinjau Kesiapan Belajar Tatap Muka, Komisi IV DPRD Babel Datangi SMAN 4

by

PANGKALPINANG, DEMOKRASIBABEL.COM – Dipimpin Ranto Sendhu, perwakilan Komisi IV DPRD Bangka Belitung mendatangi SMA Negeri 4 Pangkalpinang pada Senin siang (12/07). Kunjungan ini guna meninjau kesiapan untuk pembelajaran tatap muka di minggu mendatang.

Ranto yang menjabat Sekretaris Komisi IV sampaikan ucapan terima kasih kepada Wakil Kepala Sekolah yang bersedia meluangkan waktu untuk sharing dilanjutkan memperkenalkan anggota yang hadir yaitu Johansen Tumanggor dari Daerah Pemilihan Pangkalpinang dan Harianto dari Daerah Pemilihan Bangka Tengah. Turut mendampingi Kacabdin Wilayah I Dinas Pendidikan, Deswarman.

“Kami sudah menyusun kalender pembelajaran yang terbaru. Mulai tanggal 12 s.d 18 Juli 2021 merupakan persiapan pembelajaran tatap muka. Dan untuk kelas belajar mengajar yang semula dijadwalkan hari ini, mengingat kondisi pandemi sekarang maka direncanakan akan dimulai pada tanggal 21 Juli nanti untuk kelas tatap muka langsung,” jelas Deswarman.

Wakil Kepala Sekolah bidang Humas & Sarpras, dra. Elisa Meiventini menyampaikan kuota yang tersedia sejumlah 224 siswa dengan fasilitas ruang belajar adalah tujuh ( 7 ) kelas. Dan untuk wilayah Pangkalpinang, kami sekolah yang paling sedikit jumlah kelasnya. Hadir bersama juga Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan dan Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum.

“Terkait PPDB yang sudah berlalu, peminat yang mendaftar ke SMA ini sangat melebihi kuota, yaitu sebanyak 472 siswa. SMA yang berdiri di Tahun 1993, sangat kekurangan sarana prasarana. Selama berdiri kami belum pernah renovasi, hanya ada rehab saja,” kata Elisa.

Pada pertemuan ini, Ranto juga pertanyakan kenapa tahun ajaran 2021 ini peminat SMA jauh melebihi SMK, padahal seperti yang kita ketahui bahwa SMK memiliki program studi yang dapat mempersiapkan siswa untuk memasuki langsung dunia kerja.

“SMK masih diminati tetapi jurusan tertentu. Salah satu penyebabnya karena di SMK, ada biaya lebih terkait kompetensi pengembangan potensi yang harus dikeluarkan oleh siswa,” kata Deswarman.

Johansen tambahkan berdasarkan tinjauan sudah seharusnya ada penambahan bangunan kelas. Mengingat tingginya minat siswa yang ingin bersekolah disini. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Pangkalpinang sampaikan keluhannya kepada kami terkait keterbatasan dari sistem PPDB ini.

Lengkapi diskusi, Harianto mengungkapkan ada baiknya sistem pendaftaran PPDB tersebut dikaji kembali, terutama untuk jalur zonasi. Karena cukup banyak permasalahan yang terjadi. Jika memungkinkan, pendaftaran dengan sistem nilai ujian seperti dulu lebih memacu siswa untuk berprestasi dan mendapatkan sekolah sesuai dengan kemampuannya.

“Memang ini aturan pusat, tapi jika dapat diatur kembali regulasi untuk persentase masing – masing jalur PPDB terutama kuota zonasi lebih diperbesar, itu lebih baik,” kata politisi Golkar ini di akhir pertemuan.(Utari Marisa/Pramas Publikasi Setwan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *