RIAUSILIP, DEMOKRASIBABEL.COM – Puluhan warga dari Desa Mapur setempat mengelar aksi demo mendatangi pabrik pengolahan kelapa sawit PT Gunung Pelawan Lestari (GPL) Kecamatan Riausilip, Kabupaten Bangka, Rabu (24/06).
“Kami menerima aspirasi dari masyarakat tersebut dan mereka menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya CSR, serapan tenaga kerja, kestabilan harga kelapa sawit, jalur khusus mobil truck masuk pabrik dan keterbukaan informasi pabrik,” kata Group Manajer PT GPL, Arif Budiono yang didampingi Senior Group Manajer, Hamdi Anas saat diwawancarai sejumlah Wartawan dikantor PT GPL,Rabu (24/06).
Dikatakannya,dari penyampaian aspirasi warga tersebut, ada beberapa tuntutannya mungkin belum bisa Kami akomodirkan semuanya. Dan Kami harus komunikasikan dengan atasan Kami dikantor Jakarta, tetapi secara umum dari lima tuntutan yang disampaikan tadi,semuanya sudah berjalan.
“Kemungkinan hanya saja penjelasan dan komunikasi warga belum tercapai kesemuanya. Jadi nanti hari Sabtu ini (27/06) Kita akan memberikan penjelasan satu persatu di Balai Desa Mapur,tentang apa-apa yang menjadi tuntutan warga tersebut,” ungkapnya.
Selain itu, mengenai CSR memang itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab Perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Begitu juga dengan serapan tenaga kerja khususnya di BGE (kebun) ini sudah mencapai hampir 40 persen. Kalau dipabrik itu juga tidaklah banyaj lebih kurang dari 20 persen. Artinya serapan tenaga kerja tersebut sudah terakomodasi.
“Kestabilan harga buah sawit ditentukan oleh harga CPO. Jadi harga yang Kita beli itu setiap harinya berubah-ubah. Yang menggelola atau mengambil buah sawit dari petani itu,harga nya sudah diberitahukan setiap sore hari. Dan untuk harga pada besok harinya sudah disampaikan pada hari ini juga serta pemberihuan tersebut sudah setiap hari berlaku,” jelasnya.
Disamping itu, kemungkinan ada warga yang didalam menyampaikan aspirasi tadi,ada yang merasakan bahwa harga beli buah kelapa sawit nya lebih rendah dari harga sebelumnya. Kemudian untuk jalur khusus truck masuk ke pabrik itu program ISH (Idependent Semua Holder) untuk merangkul semua petani yang memiliki lahan legal untuk bekerjasama dan itupun akan Kami sertifikasi.
“Kalau sudah dibina dan di sertifikasis serta CPO yang dikeluarkan itu ada preminya, dan itu akan kembali pada pihak petani warga. Jalur ini sudah berlaku,kemungkinan saja ada tambahan satu atau dua truck yang mungkin belum tersalurkan. Mengenai keterbukaan informasi itu hanya hal-hal tertentu saja. Kalau yang sifatnya acounting dan sebagainya itu bukan level Kami dan tidalah sejauh itu,” tutur Arif.
Dikesempatan yang sama, Mengenai pemecatan beberapa karyawan, Senior Group Manajer PT GPL, Hamdi Anas mengatakan terjadinya pemecatan tersebut tentunya telah dilakukan evaluasi. Dan Kita tidak memilih apakah evaluasi tersebut merupakan orang mana atau dari siapakah.
“Kami tetap lakukan secara profesional,karena Kami ada melakukan evaluasi dari output, absensi dan semua itu dapat ditunjukan,”ujarnya.
Diakuinya, memang sebelumnya memang ada 4 warga yang tak lagi diperpanjangkan lagi KWP nya, karena output nya paling rendah, tetapi dalam satu rombongan tersebut sebanyak 20 orang Kita ajukan karyawan tetap. Sebab telah melalui TKWP selama 6 bulan.
“Kalau di informasikan karyawan yang diputuskan kontraknya tersebut,tentu subjektifitas nya sangat tinggi. Karena ia merasa, kenapa saya asal warga sini saja (Desa mapur) kok dipecat. Jadi Kami tidak melihat itu dan Kami tetap secara profesional melihat kinerjanya,kalau pun tidak mencapai,yah’ kita tetap lakukan evaluasi,” kata Hamdi.
Sementara itu,koordinator aksi demo, Gilang Firginawan mengatakan setelah dirundingkan pihak PT bersepakat nanti di hari sabtu (27/06) akan diadakan pembahasan lebih lanjut di Balai Desa Mapur.
“Jadi pembahasanya tetap berkaitan dengan point-point tuntutan tersebut. Jika dari tuntutan tersebut tidak diindahkan,tidak menutup kemungkinan akan ada gerakan lebih lanjut lagi dari sebelumnya,” kata Gilang. (Suyanto)
