Puluhan Kelompok Tani KSR Puding Besar Sampaikan 7 Tuntutan Ke DPRD Bangka

by
Puluhan Kelompok Tani KSR Kecamatan Puding Besar mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bangka, Senin (10/08)

SUNGAILIAT, DEMOKRASIBABEL.COM – Guna menyampaikan aspirasi terkait PT SBP, puluhan masyarakat dari Kelompok Tani Kebun Singkong Rakyat (KSR) Kecamatan Puding Besar yang tergabung dalam binaan Koperasi Berkah Bersama Bangka Belitung (Babel) mendatangi kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka, Senin (10/08).

Kedatangan tersebut diduga miss komunikasi antara kelompok petani singkong rakyat dengan manajemen perusahaan PT Sinar Baturusa Prima (PT SBP) di Desa Puding Besar, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka.

Penyampaian aspirasi dari Kelompok tani yang tergabung dalam Koperasi Berkah Bersama Babel tersebut melalui beberapa perwakilan nya dipersilahkan memasuki gedung mahligai DPRD oleh Wakil Ketua DPRD Bangka, Mendra Kurniawan.

Dalam penyampaiannya, Ketua Koperasi Berkah Bersama Babel dan Koordinator aksi, Roni menyampaikan ada 7 tuntutan yang akan disampaikan kepada DPRD Bangka. Dan berharap dapat ditindak lanjuti dan dimediasikan kembali kepada para kelompok tani,khususnya di Kecamatan Puding Besar.

“Pertama, sering buka tutupnya pabrik PT SBP, dimana singkong KSR yang dibeli haruslah setiap hari kerja sesuai rencana awal. Kedua, penurunan harga singkong secara nasional. Ketiga, menolak wacana penghapusan program CSR. Keempat, menolak wacana take over. Kelima, indikasi praktek curang oleh oknum perusahaan dalam penentuan kadar ACI. Keenam, meminta perhatian intern terhadap Pemda Bangka terhadap budidaya singkong dan ketujuh, terkait potongan kadar ACI program KSR,” katanya.

Demikian, Wakil DPRD Bangka, Mendra Kurniawan mengatakan penyampaian aspirasi dari kelompok tani ini sebelumnya tidak ada pemberitahuan secara resmi. Dan Kami tidaklah mengetahui akan maksud dan tujuan dari penyampaian ini.

“Jadi apapun bentuknya tetap aspirasi dari kawan-kawan ini Kita tampungkan terlebih dahulu. Selanjutnya buatlah surat resmi dan sampaikan langsung ke DPRD Bangka untuk dilanjutkan,” katanya.

Sementara itu, Anggota DPRD Bangka dari fraksi Partai Gerindra, Topik Koriyanto menanggapi dari tujuh tuntutan yang disampaikan tersebut. Paling tidak Kami dari DPRD akan menyampaikan supaya Pemerintah Daerah (Pemda) dapat merespon keluhan para kelompok petani ini.

“Pemda Bangka Melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dapat secara bersama-sama membuat regulasi akan penentuan harga singkong,terutama secara Kabupaten dan regulasi mengenai kadar ACI,” katanya

Selain itu, dipenentuan kadar ACI dan harga singkong ini tentunya sangat rentan akan terjadi permainan curang dilakukan oknum perusahaan yang tidak bertanggung jawab.

“Kalau Pemda tidak bijak membuat regulasi tersebut, maka secara terus menerus petani merasa akab dirugikan pihak perusahaan,” ujarnya

Dikatakannya, kebetulan pabrik tapioka di Kabupaten Bangka ini yang masih berjalan ada dua perusahaan, diantaranya PT BAA diKecamatan Sungailiat dan PT SBP di Kecamatan Puding Besar.

“Jadi diharapkan Pemda Bangka dapat secara tegas membantu masyarakat, terutama petani singkong ini,” harapnya.

Lebih lanjut, kalaupun Pemda Bangka tidak merespon, maka Kami (DPRD) akan mengambil sikap. Supaya mendesak Pemda untuk memberikan sangsi terhadap perusahaan tersebut,baik secara lisan maupun pencabutan izin nya.

“Karena itu dijelaskan seperti didalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Dan Pemda mempunyai kewenangan untuk memberikan teguran secara lisan dan mencabut izin perusahaan yang tidak mematuhi aturan yang dibuat sebelumnya,” tandas Topik. (Suyanto)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *