Pemkab Bangka Tengah Nyatakan Perempuan Bisa Setara dalam Hukum, Politik, Sosial dan Ekonomi

by

Pangkalanbaru, Demokrasibabel.com – Sebanyak 50 orang perwakilan organisasi perempuan dan perempuan perwakilan partai politik se-Bangka Tengah berkumpul di Ballroom Soll Marina Hotel, Pangkalan Baru, Jumat (16/06/2023). Mereka diundang sebagai peserta sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, yang digelar oleh Pemkab Bangka Tengah melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bangka Tengah (DPPKBPPPA).

Membuka acara ini, Sugianto selaku Sekda Bangka Tengah mengatakan bahwa pemberdayaan perempuan adalah upaya membuat perempuan berdaya atau mampu memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, politik, ekonomi, sosial, dan bidang lain.

“Dengan demikian perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk berperan aktif dalam membangun kemampuan dan konsep diri,” ujarnya.

Lebih lanjut Sugianto menjelaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam menangani ketidakadilan terhadap perempuan telah diwujudkan dalam target-target Millennium Development Goals (MDGs) yang terkait langsung dengan isu gender, contohnya kesetaraan dan pemberdayaan perempuan, menghilangkan kesenjangan gender dalam pendidikan dasar, meningkatkan kesehatan ibu, dan menurunkan angka kematian ibu.

“Dengan mengacu pada poin-poin ini, pemerintah daerah berupaya meningkatkan jumlah partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi atau ketenagakerjaan, jumlah perempuan dalam pengambilan keputusan di pemerintahan, menargetkan keterwakilan 30 persen perempuan dalam pemilu legislatif, dan sebagainya, yang terkait pendidikan, kesejahteraan, dan kesehatan,” terangnya.

Senada, Kepala DPPKBPPPA Bangka Tengah menegaskan tujuan akhir kegiatan yakni peserta dapat meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah dan ikut serta dalam pembangunan.

“Penting untuk diingat bahwa meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab sektor swasta, dan organisasi masyarakat,” ucap Dede Lina Lindayanti, Kepala DPPKBPPPA Bangka Tengah ini.

Acara ini cukup padat materi dengan menampilkan narasumber diantaranya Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UBB, perwakilan DP3CSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sekda Bangka Tengah, dan Kepala DPPKBPPPA Bangka Tengah.* Sumber: DPPKBPPPA Bangka Tengah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No More Posts Available.

No more pages to load.