Toboali, Demokrasibabel.com – Puluhan nelayan dari Tanjung Ketapang, Batu Perahu, dan Gusung mendatangi kantor Bupati Bangka Selatan guna melakukan audiensi terkait dengan penolakan rencana aktivitas penambangan mulai dari perairan laut Tanjung Ketapang dan sekitarnya, Selasa (28/12/2021) sore.
Kedatangan puluhan nelayan disambut langsung oleh Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di depan kantor Bupati Bangka Selatan.
Kedatangan puluhan nelayan tersebut untuk menolak terkait dengan rencana aktivitas penambangan di perairan Tanjung Ketapang, Batu Perahu dan sekitarnya yang dianggap akan menggangu aktivitas mata pencarian para nelayan.
Ketua Nelayan Batu Perahu, Joni Zuhri mengatakan, kedatangan nelayan ke kantor Bupati untuk tabayun, saling berkonfirmasi terkait dengan isu yang berkembang rencana ataupun niat seorang pengusaha Bangka Selatan untuk melakukan aktivitas penambangan.
“Yang kita tahu pengusaha ini, beberapa kali mengirimkan utusan kepada kita, pengusaha ini bernama Bukong, karena sudah beberapa kali mengirimkan utusan kepada saya langsung untuk meminta kita menyetujui rencana tersebut,” kata Joni Zuhri kepada wartawan usai melakukan audiensi, Selasa (28/12/2021).
Ia mengatakan, dalam audiensi yang dilakukan pihaknya (nelayan) meminta klarifikasi apakah benar Bupati dan Kajari sudah menyetujui terkait dengan rencana aktivitas penambangan di laut Tanjung Ketapang dan sekitarnya atau hanya sekedar isu untuk memancing dan membuat kericuhan di masyarakat.
“Kalau emang ini benar artinya tidak lama lagi aktivitas itu akan berjalan. Namun kami nelayan Batu Perahu, Tanjung Ketapang dan Gusung dengan tegas menolak rencana aktivitas penambangan di laut kami apapun bentuknya, karena profesi kami sebagai nelayan,” ujarnya.
Menurut Joni, jika aktivitas penambangan berjalan tentu akan mengganggu mata pencarian masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Untuk itu, Ia menegaskan menolak adanya rencana penambangan di Tanjung Ketapang, Batu Perahu dan sekitarnya.
“Kami rasa cukup di daerah Sukadamai dan sekitarnya saja yang dilakukan aktivitas penambangan, tolong beri ruang juga kepada nelayan untuk melakukan kegiatan sebagai mana profesi kami sebagai nelayan dalam pemanfaatan laut,” ungkapnya.
Ia menegaskan jika aktivitas penambang itu terjadi, masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan tetap akan melakukan perlawanan. Apa yang akan terjadi ke depan dirinya mengaku tidak tahu. Namun tetap akan melakukan perlawanan.
“Kita tidak tahu perlawanan seperti apa nantinya, karena ini baru wacana, entah itu bentuk perlawanan di lapangan atau seperti apa. Apakah akan terjadi pertumpahan darah kita tidak tahu Wallahualam kita tidak tahu, tapi pada intinya kita tetap melakukan perlawanan,” ujarnya.
Joni mengatakan, masyarakat sedikit lega setelah mendengar klarifikasi dari Bupati Bangka Selatan serta unsur forkopimda terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh para nelayan dalam audiensi.
“Masyarakat merasa sedikit tenang terkait dengan apa yang sudah di klarifikasi oleh pak Bupati serta Forkopimda dalam hal ini apa yang kami dengar selama ini hanyalah untuk memprovokasi dan memancing situasi,” pungkasnya. (rus)
