Luar Biasa, Pemkab Bangka Kembali Raih Opini WTP Berturut Turut

by
Bupati Bangka, Mulkan SH,MH (kiri) saat menerima penghargaan opini WTP dari Kepala BPK Babel (kanan) Dr Ida Farida diruang Auditorium BPK, Jumat (13/05)

SUNGAILIAT, DEMOKRASIBABEL.COM – Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung (Babel) kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021. 

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dr. Ida Farida kepada Bupati Bangka, Mulkan di Ruang Auditorium  BPK di Pangkalpinang, Jumat (13/05). 

Predikat WTP ini merupakan kali keenam setelah sebelumnya  Pemkab Bangka juga mendapatkannya di tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021.

Bupati Bangka, Mulkan SH,MH mengatakan meskipun ditengah keprihatinan pendemi covid-19,  namun pengelolaan keuangan daerah harus tetap berkinerja maksimal dan seperti hari ini kita kembali meraih opini  WTP dari BPK. 

“Opini ini merupakan pernyataan profesional BPK mengenai kewajaran informasi keuangan Pemkab Bangka Tahun 2021 yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria. Empat kriteria tersebut yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern,” katanya. 

Dikatakannya, mendapatkan WTP ini, karena laporan keuangan yang kami sajikan dianggap memberikan informasi yang akuntabel berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan. Pemkab Bangka telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik.

“WTP, bersama Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan target utama yang harus kami capai di Tahun 2022. Dengan misi “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan berbasis IT” adalah sandarannya. WTP harus  menjadi pendorong untuk terus membangun budaya pengelolaan keuangan secara lebih transparan dan akuntabel dan tentu saja harus berorientasi pada hasil,” ujarnya. 

Selain itu, kejujuran, keikhlasan dan kerja keras harus menjadi prinsip utama bagi siapa pun yang terlibat dalam pengelolaan pemerintahan
daerah termasuk pengelolaan keuangan. 

“Dengan kejujuran dan keikhlasan, pengelolaan keuangan akan berada pada jalurnya dan terhindar dari kesalahan. Dan kita berharap kinerja ini bisa terus ditingkatkan dalam pengelolaan keuangan tahun-tahun berikutnya,” harap Bupati Bangka, Mulkan. 

Demikian, Wakil Bupati, Syahbudin  menyampaikan opini WTP yang sudah diraih ini tentunya harus menjadi motivasi dalam meningkatkan kinerja, perbaikan sistem pengelolaan aset juga pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Kedepan, penata kelolaan pemerintahan daerah harus lebih baik dengan melakukan pengelolaan aset dan barang, secara profesional dan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada juga pelaporan keuangan yang tertib administrasi.

 “Opini WTP ini harus sejalan dengan kinerja dan akselerasi terhadap pelayanan dan pembangunan,” ujar Wabup Bangka ini. 

Begitu pula, Kepala Bappeda Kabupaten Bangka, Pan Budi Marwoto mengatakan Opini WTP yang diperoleh ini bukanlah hasil instan, tetapi melalui proses terstruktur dengan mengedepankan pembenahan fungsi dan sistem pengendalian intern. 

“Kami juga selalu mengkaitkan dan menyandingkan pengelolaan APBD dengan laporan kinerja instansi pemerintah dan memastikan dampak positifnya bagi pembangunan daerah. Dengan cara ini kami meyakini bahwa pelaksanaan APBD dapat berjalan efektif dan dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah,” katanya. 

Dikatakannya, WTP ini merupakan bukti kinerja yang terintegrasi yang terlihat dari mekanisme kerja seluruh OPD yang terstruktur dengan baik dan terus diawasi sekaligus dievaluasi secara ketat oleh pimpinan. Mekanisme kerja tersebut meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendaalian, evaluasi,  pengelolaan asset serta pengadaan barang dan jasa, dan memastikan dampak positifnya bagi pembangunan daerah. 

“Jadi, kuncinya adalah membangun integrasi. Dengan integrasi antara tata kelola keuangan daerah dan kinerja inilah pada beberapa tahun terakhir ini Pemkab Bangka mendapatkan prestasi dan penghargaan bergengsi dari Pemerintah Pusat. Disamping meraih nilai BB atau sangat baik dalam pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja, Pemkab Bangka juga berhasil meraih Penghargaan Pembangunan Daerah Terbaik Indonesia,” tuturnya

Dikesempatan yang sama, Kepala
BPPKAD Kabupaten Bangka, Haryadi menambahkan laporan Keuangan yang kami susun ini berdasarkan empat kriteria umum, yaitu sesuai dengan standar yang ditentukan, dilengkapi bukti yang memadai, pengendalian intern dan penyusunannya sudah sesuai undang-undang.

“Jadi laporan Keuangan 2021 yang kami sajikan dengan detail disertai bukti-bukti yang valid atas pengelolaan kas, persediaan, investasi permanen dan non permanent disertai pengelolaan aset tetap yang akuntabel. Asset kami catat dengan baik dengan disertai dokumen kepemilikan yang sah,” katanya. 

Sementara itu, Kepala Inspektorat, Darius mengatakan Pemkab Bangka mengelola APBD berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan dengen mengedepankan basis cash towards accrual, dimana aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dengan basis akrual. 

“Penerapan standar ini merupakan rangkaian proses panjang dan dilakukan berdasarkan pada kesesuaian dengan ketentuan, pengungkapan yang cukup, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Pasal-pasal dalam standar akuntansi penerintahan, kami jalankan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan mempertimbangkan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan prasyarat normatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami,” kata Darius. (ADV/Dinkominfotik Bangka/Suyanto) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No More Posts Available.

No more pages to load.