SUNGAILIAT, DEMOKRASIBABEL.COM – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka mengadakan rapat koordinasi dengan mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan mitra mereka seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial dalam rangka melakukan koordinasi terkait eksistensi pendidikan, kesehatan dan masalah sosial, pendidikan sekolah tatap muka, penanganan anak inklusi di Desa-Desa dan hal lainnya, Rabu (17/3).
Terlihat dalam rapat tersebut Komisi I DPRD Bangka yang mengikuti yaitu Wakil Ketua Komisi I, Firdaus Djohan, Marrianto, S.Sos, dan Deny Hasbi. Sedangkan dari Dinas Kesehatan dihadiri oleh Sekreataris Dinas, Harmendo dan jajarannya.
Direktur RSUD Depati Bahrin, Direktur RS Syafrie Rachman dan Direktur RS.Eko Maulana , dari Dinas Sosial dihadiri oleh Kepala Dinas Baharudin Bofa beserta kabid dan stafnya terakhir dari Dinas Pendidikan juga dihadiri oleh Kepala Dinas, Rozali beserta kabid dan jajarannya.
Firdaus Djohan menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini dinilai penting agar permasalahan yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dapat didengar langsung oleh Komisi I yang memang membidangi atau mitra bagi OPD yang diundang hari ini, “intinya kita disini untuk sharing,” tutupnya.
Kemudian Marrianto, selaku moderator dalam sambutannya meminta kepada Dinas-Dinas tersebut untuk menyampaikan terkait permasalahan-permasalahan dilapangan yang mereka hadapi.
Sehingga dapat kita diskusikan secara bersama. Karena dari ketiga Dinas, banyak keterkaitan dalam hal pelayanan masyarakat.
Seperti misalnya untuk Dinas Kesehatan sejauh mana pelaksanaan program Universal Health Coveage (UHC), untuk Dinas Sosial bagaimana terkait pengalihan Bantuan social yang semula ditangani BPKAD sekarang dikembalikan ke Dinas Sosial, dan untuk Pendidikan sejauh mana progress pelaksanaan pembelajaran tatap muka dan pelaksanaan pendidikan inklusi.
Sekdin Dinas Kesehatan, Harmendo menyampaikan untuk UHC dana yang dianggarkan untuk Dinas Kesehatan, diangka 7 milyar dan untuk pelaksanaan UHC memang belum mencapai 95 %. Disebabkan, pengaruh pandemik covid-19 dan keterbatasan anggaran yang di banyak di refocusing, ungkapnya.
Sedangkan dr.Yogi menyampaikan untuk pelayanan pengobatan di Kabupaten Bangka sudah sangat baik. Karena secara nasional masyarakat sudah mempunyai BPJS, untuk yang tidak mampu membayar BPJS ada bantuan BPJS kategori PBI penerima bantuan iuran dan yang terakhir untuk yang tidak mempunyai BPJS bisa dicover dengan SKTM.
“Dimana terdapat anggaran khusus di Dinas Kesehatan untuk diklaim oleh rumah sakit apabila pasien membawa surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang diterbitkan olah Dinas Sosial, terakhir untuk masyarakat luar Bangka atau orang terlantar yang ingin berobat ada bantuan dari pihak Provinsi,” ujarnya.
Dari Rumah Sakit, Syafrie Rahman menyampaikan masalah terkait pembangunan gedung untuk fasilitas High Care Unit (HCU) dan pengerjaan land clearing dimana kontur tanah di RSU Syafrie Rahman yang rawan longsor, serta kekurangan peronil. Sedangakn untuk pelayanan mereka telah melaksanakan pelayanan kerumah-rumah bagi masyarakat yang tak bisa datang ke rumah sakit.
Selaiin itu Dinas sosial menyampaikan bahwa dinas social saat ini tengah mempersiapkan terobosan yaitu Gerbang Mulia yang merupakan singkatan dari Gerakan Bangka Meningkatkan Upaya Pelayanan Sosial Bersama.
Dimana terdapat rumah pelayanan social (RPS) sebagai tempat untuk menampung masyarakat yang mempunyai masalah social seperti orang tua terlantar, anak terlantar, ataupun anak yang bermasalah hukum meskipun saat ini dengan semua keterbatan hanya mampu menampung dalam waktu tujuh hari dan selebihnya akan di arahkan ke tempat penampungan lain sesuai prosedur.
Sedangkan untuk bansos saat ini belum dapat dicairkan dikarenakan terkendala data terpadu kesejahteraan social atau DTKS yang tidak sinkron dengan data pada Dukcapil, sehingga semua bantuan social yang notabene saat ini menggunakan basis data DTKS tertunda pelaksanaannya.
Kedepan pihak Dinas Sosial akan melakukan MOU dengan Dukcapil agar pihak Dinsos dapat memiliki akses untuk memvalidasi atau mengkoreksi NIK masyarakat yang masuk dalam DTKS sehingga proses validasi lebih cepat serta akan menggunakan aplikasi khusus sehingga validasi data cukup dengan menunjukkan KTP apakah masuk DTKS atau tidak, namun saat ini masih terkendala dana tutupnya.
Deny Hasbi menyatakan terkait dana memang ini salah satu bidang mereka sebagai anggota Banggar, maka dari itu ia meminta agar dinas terkait secepat mungkin menyampaikan program kegiatan prioritas agar dapat mereka perjuangkan nantinya.
Terakhir dari Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa terkait proses belajar tatap muka untuk saat ini belum bisa dilaksanakan, namun tetap ada solusi agar guru dapat bertemu llangsung dengan siswa melalui kunjungan ke rumah siswa meskipun belum maksimal.
Sedangkan untuk masalah kuota belajar daring pembagiannya ditentukan bukan persiswa namun 1 (satu) smartphone 1 (satu) kuota, meskipun hal ini cukup menjadi polemic mengingat tidak semua siswa memiliki 1 (satu) smartphone tiap orangnya.
Selain itu ada terobosan RRI belajar dimana jadwalnya sudah terprogram dalam seminggu 3 (tiga) kali untuk siswa SD dan SMP dan SMA.
Dan untuk masalah kartu Indonesia pintar (KIP) sama permasalahannya dengan dinas social tadi yaitu semua penerima bantuan social dari pemerintah harus masuk dalam DTKS, ketika DTKS belum valid semua bantuan tertunda.
Marrianto menanggapi hal tersebut bahwa semestinya ada program sendiri dari Dinas semacam beasiswa yang tidak terkait DTKS sebagai program pusat, sehingga masyarakat yang tidak masuk DTKS namun terkendala dalam pembiayaan pendidikan dapat terbantu, dimana Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk melakukan itu.
Sehingga OPD terkait bisa membuat produk unggulan dalam rangka mendukung program Bupati Bangka Setara yang dijabarkan dalam Bangka Sehat, Bangka Cerdas, dan Bangka sejahtera.
Mengenai inklusi pada tahun 2012 kabupaten Bangka sudah dilaunching menjadi kabupaten Inklusi, dimana di tiap kecamatan 1 sekolah SD dan SMP dan SMA ditunjuk untuk menyelenggarakan inklusi sehingga anak-anak dapat terlayanai.
Dimana sekolah-sekolah yang ditunjuk tersebut telah dilatih untuk penyelenggaraan pendidikan inklusi serta mendidik 1 (satu) guru tiap sekolah untuk pendidikan inklusi. Sekolah juga bekerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa untuk mendeteksi anak-anak yang berkebutuhan khusus.
Akhirnya komisi I berharap rapat koordinasi ini dapat membuahkan hasil yang diharapkan berupa pencanangan produk unggulan OPD serta pelayanan terpadu antara OPD terkait yang memudahkan masyarakat , sehingga program Pemerintah Daerah dapat tercapai.(adv)
