Kades Se-Kabupaten Bangka Tandatangani MOU Dengan Kejari, Ini Tujuannya!

by
Penandatanganan MoU Kades se-Kabupaten Bangka dengan Kejari diruang OR Bangka Setara Pemkab Bangka, Rabu (12/01)

SUNGAILIAT, DEMOKRASIBABEL.COM – Pertemuan Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Bangka dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Bupati diruang OR Bangka Setara, Rabu (12/01) ternyata menandatangani Memorandum Of Understanding (MOU) atau perjanjian kerjasama.

“Tujuan penandatangan MOU tersebut guna menghindari hal penyimpangan serta adanya pendampingan hukum atas langkah-langkah dari kinerja desa, terutama pada penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes),” kata Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bangka, Syaiful Akhiar. 

Dikatakannya,kepada para Kades, jika ada hal-hal yang meragukan daripada kinerja desa menyangkut pengunaan APDes tersebut, untuk dapat konsultasi dengan pihak Kejari Bangka. Hal tersebut jangan sampai para Kades salah langkah dalam pelaksanaan anggaran. 

“Apalagi tidak lama lagi Dana Desa (DD) sudah hampir cair,” ujar Kades Air Duren Kecamatan Pemali ini. 

Demikian, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bangka, Farid Gunawan mengatakan penandatangan MOU tersebut bentuk komitmen bersama dalam bersinergi, saling mendukung, saling menjaga dan mengungkapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. 

“Jaksa Pengacara Negara (JPN) siap dalam memberikan jasa dalam rana perdata tata usaha negara, seperti penegakkan hukum, bantuan, pertimbangan, tindakan hukum lainnya dan pelayanan hukum. Jasa tersebut diberikan baik didalam maupun diluar pengadilan selaku tergugat ataupun penggugat,” kata Kajari Bangka, Farid Gunawan. 

Sementara itu, Bupati Bangka, Mulkan SH,MH mengatakan Kades itu juga bagian dari penyelenggara pemerintah dan memiliki suatu tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan, terutama terkait anggaran. 

“Terkait penggunaan anggaran tersebut, sehingga diperlukan adanya pendampingan, terutama dari Aparat Penegak Hukum (APH). Hal tersebut jangan sampai para Kades terjerat masalah hukum nantinya,” katanya. 

Selain itu, dengan adanya pendampingan dari pihak Kejari Bangka ini, tentunya tidak ada rasa keraguan ataupun ketakutan para Kades untuk melaksanakan penyerapan anggaran desa. 

“Apalagi sekarang ini,kita sudah mengunakan sistem digital dan tidak ada lagi sistem manual. Melalui pendampingan ini pula, tentunya dapat menghindari terjadinya perubahan-perubahan yang sporadis,” ujar Bupati Bangka, Mulkan. (Suyanto) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No More Posts Available.

No more pages to load.