Pangkalpinang, Demokrasibabel.com – Di tengah tekanan kenaikan lonjakan inflasi energi nasional, inflasi Bangka Belitung pada September 2022 relatif terkendali. Berdasarkan rilis BPS, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami inflasi sebesar 0,80% (mtm), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 1,17% (mtm).
Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bangka Belitung, Agus Taufik menyampaikan secara tahunan, Bangka Belitung mengalami inflasi sebesar 6,67% (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 6,38% (yoy). Inflasi September 2022 terutama bersumber dari peningkatan indeks harga kelompok transportasi, kelompok pendidikan dan kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga.
Ia menyebutkan secara umum, inflasi disebabkan oleh kenaikan indeks harga administered price (AP) 4,57% (mtm) pasca kebijakan penyesuaian harga BBM subsidi (Pertamax, Pertalite dan solar). Kontribusi bobot inflasi komoditas bensin cukup tinggi dalam keranjang inflasi.
“Namun demikian, kenaikan tekanan inflasi tertahan oleh penurunan harga bahan-bahan pokok. Kelompok volatile food (VF) mengalami deflasi sebesar 0,50% (mtm) di bulan September 2022,” katanya.
Dikatakannya, berdasarkan pemantauan harga Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia, harga bahan-bahan pokok utama seperti bawang merah dan aneka cabai mengalami penurunan pada Bulan September 2022 sejalan dengan persediaan pasokan yang mulai meningkat memasuki musim panen baik lokal maupun daerah sentra.
“Secara spasial, kedua kota sampel mengalami inflasi. Kota Pangkalpinang mengalami inflasi sebesar 1,04% (mtm) sedangkan kota Tanjung Pandan inflasi 0,40% (mtm). Inflasi kota Pangkalpinang didorong oleh kenaikan indeks harga komoditas bensin, daging ayam ras, ikan kerisi dan ikan selar. Sedangkan inflasi di Tanjung Pandan dipengaruhi oleh kenaikan indeks harga komoditas bahan makanan seperti bensin, solar dan pelumas/oli mesin. Secara tahunan, Kota Pangkalpinang mengalami inflasi sebesar 7,33% (yoy), sementara kota Tanjungpandan mengalami inflasi 5,52% (yoy),” katanya.
Sementara deflasi pada kelompok VF di Bangka Belitung di September 2022 tidak lepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dan stakeholders terkait lainnya dalam melakukan berbagai langkah strategis pengendalian inflasi a.l. penguatan pemantauan harga dan ketersediaan pasokan pangan, intensifikasi kegiatan operasi pasar dan pasar murah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan Bulog.
Di samping itu kata Dia, perluasan Kerjasama Antar Daerah terus dilakukan baik secara G2G (Government to Government) maupun B2B (Business to Business). Pada tanggal 30 September 2022, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten Simalungun telah menandatangani Nota Kesepahaman Kerja sama Antara Daerah secara G2G untuk komoditas hortikultura.
Ia mengatakan, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus bersinergi memperkuat program pengendalian inflasi daerah melalui program 4 K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif), agar inflasi tahun 2022 dapat terjaga.
“Bank Indonesia akan terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah, Forkopimda, para pelaku usaha, dan mitra strategis lainnya akan meluncurkan GNPIP Bangka Belitung sebagai upaya pengendalian inflasi pangan yang lebih terintegrasi dan massif. Melalui sinergi yang lebih erat dan berbagai upaya extra ordinary yang lebih kuat, inflasi Bangka Belitung diharapkan dapat lebih terkendali,” ujarnya.