DPRD Babel Tinjau Desa Kurau Yang Dijadikan Pilot Project Pembangunan Responsif Gender

by

KURAU, DEMOKRASIBABEL.COM – didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Kep.Babel, Asyraf Suryadin, rombongan Komisi IV DPRD Bangka Belitung yang dipimpin sekeetaris komisi IV, Ranto Sendhu, meninjau Desa Kurau di Kabupaten Bangka Tengah, Senin siang (19/07).

Turut serta pada kegiatan ini Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah, dr. Dede Lina Lindayanti.

Sekretaris Komisi IV, Ranto Sendhu selaku pimpinan rombongan menyampaikan kunjungan ini guna melihat secara langsung program pembangunan desa yang responsif gender. Seperti diketahui, Desa Kurau terpilih sebagai desa piloting PPRG program pembangunan Kementerian PPPA. Dihadir anggota komisi IV lainnya yaitu Toni Mukti, Harianto, Dody Kusdian, Evi Junita dan Johansen Tumanggor. 

Kepala Desa Kurau, Jasila ucapkan terimakasih atas kunjungan DPRD Provinsi. Semoga pada pertemuan ini, kita bisa sharing hal hal yang bermanfaat untuk masyarakat. 

“Dengan ditunjuknya desa kami sebagai pilot project di Bangka Belitung sebagai desa responsif gender bertujuan menyetarakan peran perempuan dan laki laki. Contohnya 40% anggota Hutan Kemasyarakatan (HKM) Gempita adalah perempuan. Selain itu, perempuan disini juga banyak yang ikut turun ke laut sebagai nelayan”, ungkap Jasila awali paparannya. 

dr.Dede menambahkan, salah satu pertimbangan ditunjuknya desa kurau karena  disini juga adalah Kampung KB. Dan sesuai dengan arahan Bupati untuk memberikan kesempatan kepada perempuan dalam berbagai kegiatan, organisasi juga melibatkan perempuan dalam kepengurusan perangkat desa. Ini sudah dibuktikan di desa kurau, keterlibatan perempuan disini sangat luar biasa. 

Politisi PKS, Dody Kusdian ingatkan  dalam membuat perencanaan dan perkembangan program respons gender di Desa Kurau harus dapat mendukung konsep ketahanan keluarga itu sendiri. 

“Dengan adanya pembangunan responsif gender, selain dampak positif harus dinilai juga sisi negatif. Jangan sampai peran perempuan kebablasan”, imbau Johansen. 

Anggota Komisi IV Dapil Bangka Tengah, Harianto mengharapkan pembangunan desa responsif gender justru memberikan pengaruh positif. Seperti memberikan kesempatan pada perempuan (istri) untuk mensupport suami misalnya dalam ekonomi keluarga.

“Di Kurau mayoritas penduduk bekerja sebagai nelayan, hasil dari tangkapan ikan selain untuk dijual, bisa saja istri membuat olahan home industri seperti pempek, kerupuk dan produk lainnya.  Kesetaraan gender bukan berarti mengalahkan lelaki tetapi memberikan ruang, waktu dan kesempatan untuk perempuan berkarya sesuai dengan kemampuannya,” jelas politisi Golkar ini. 
Lengkapi paparan, Asnawi selaku Sekretaris Desa jelaskan bahwa kondisi di kurau terlebih saat ini, ibu – ibu harus ikut menopang rumah tangga dalam masalah ekonomi. Kami sangat bersyukur, dengan meningkatnya ekonomi justru yang terjadi adalah ketahanan keluarga juga ikut mengalami peningkatan. Jadi penyetaraan (responsif) gender disini sangat memberikan dampak positif. 

Mengakhiri pertemuan, Ranto berpesan semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat kita terapkan juga di daerah lain. “Kami dari Provinsi akan terus support semaksimal mungkin dari sisi anggaran jika memang program yang diajukan berdampak baik pada masyarakat”, ucap politisi Demokrat ini. (Utari)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *