Pangkalpinang, Demokrasibabel.com – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan masyarakat yang mengatasnamakan nelayan yang terdampak pendangkalan alur muara Jelitik di ruang Banmus DPRD Babel, Senin (1/7).
Wakil Ketua II DPRD Babel Heryawandi memimpin langsung Rapat dengar pendapat tersebut, yang didampingi Pj Sekda Provinsi Bangka Belitung, Plh Sekda Kabupaten Bangka, Asmawi Alie dan Wakil Ketua DPRD Babel Beliadi.
Wakil Ketua DPRD Babel Heryawandi menganggap persoalan pendangkalan alur muara jelitik tersebut mulai dari proses itu sudah berlanjut selama 24 tahun.
“2010, persoalan alur ini dan hari ini masih dengan keadaan yang sama, ada apa ini dengan persoalan alur muara ini, untuk itu kami hadir disini dan mengundang pihak terkait, agar dapat mendengarkan apa yang menjadi persoalan sebenarnya dan dapat mencari solusinya,” ujar Heryawandi.
Diakuinya, sebenarnya sudah ada rujukan dari pihak Forkopimda untuk penyelesaian langkah pendek guna mengatasi hal tersebut. untuk itulah diharapkan persoalan ini dapat segera terselesaikan.
“Kita bersepakat lah agar ini cepatlah diselesaikan, karna banyak hal-hal yang terkobankan dari kondisi Jelitik saat ini,” kata Heryawandi.
Sementara pihak nelayan meminta kepada wakil rakyat yang duduk di DPRD Provinsi Babel itu, agar segera secepatnya memberikan solusi terkait pendangkalan alur muara Jelitik Kecamatan Sungai Liat Kabupaten Bangka.
Selama ini pendangkalan tersebut telah membuat sengara para nelayan pasca dicabutnya izin beroperasi PT Pulomas oleh Pemprov Babel pada Oktober 2021 yang lalu.
Salah satu perwakilan Ormas Sekjen HNSI Kabupaten Bangka, Selamat mengatakan, kalau permasalahan terkait pendangkalan alur muara yang menyulitkan parah nelayan lewat itu sudah terlalu lama.
“Sepertinya alur muara ini seolah-olah menjadi persoalan yang abadi, mungkn sudah terlalu banyak permasalahan yang dihadapi oleh kawan-kawan nelayan ini, dan saya mempertanyakan kepada pemerintahan Provinsi maupun Kabupaten, kok bisa ya menyelesaikan masalah ini sangat lamban. Percuma hanya banyak rapat, banyak kunjungan, baik itu dari DPR RI, perwakilan DPR RI dari Provinsi kita juga, hasilnya tetap aja sama,” katanya.
Ketua FSPB, saidil mengatakan terkait izin PT Pulomas yang seakan-akan dipersulit, menurutnya semenjak kehadiran PT Pulomas sangat membantu dan memberikan dampak yang positif bagi mobilisasi rakyat.
“Saya hanya ingin mempertanyakan, kenapa izin PT Pulomas itu selalu dihambat, padahal Pulomas ini memberikan dampak positif bagi mobilisasi rakyat, selain itu untuk Pj Gubernur jangan hanya memberikan janji-janji manis saja,” ujarnya.
Sepeti diketahui, persoalan alur muara Jelitik hingga saat ini tidak menemui titik temu, bahkan sudah beberapa kali DPRD Babel menggelar RDP, belum juga mendapat solusi.
Dilain sisi nelayan Sungailiat tetap kekeh, agar pengerukan alur muara Jelitik dilakukan oleh PT Pulomas, yang mereka anggap selama ini tidak ada masalah dengan akses lalu lalang kapal motor maupun perahu para nelayan.
