Pangkalpinang, Demokrasibabel.com – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengapresiasi laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas laporan keuangan Pemprov Babel tahun anggaran 2023 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Herman Suhadi menyampaikan opini WTP yang diraih Pemprov Babel merupakan yang ketujuh, hal tersebut sebagai upaya bersama dalam mewujudkan peningkatan kinerja akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan daerah.
“Kita patut bersyukur dan terimakasih kepada semua pihak sehingga opini WTP ini kembali kita terima.Kita harus bekerja lebih keras lagi karena opini ini harus terus menerus kita pertahankan sebagai pertanggung jawaban moral pada kontitusi dan rakyat,” ujarnya usai rapat paripurna, Senin (1/7).
Herman mengatakan sesuai amanat undang-undang, DPRD Babel akan membentuk tim sesuai kesepakatan pada rapat Badan Musyawarah (Banmus) pada Jumat 28 Juni lalu untuk menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK RI.
“Ada tiga permasalahan yang disampaikan BPK RI tadi, diantaranya kekurangan penerimaan daerah yang diakibatkan oleh penyelenggaraan penilaian potensi dan kompetensi tidak sesuai dengan ketentuan berlaku, kemudian kelebihan pembayaran honorarium di sembilan SKPD, serta kekurangan volume dalam 14 paket pekerjaan untuk jalan dan jaringan irigasi,” ungkapnya.
“Jadi kita semakin dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas kompetensi dan kinerja dalam semangat kebersamaan,” tambahnya.
Sementara Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Safrizal ZA dalam sambutannya mengucapkan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang telah melaksanakan audit terhadap Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023.
“Dan memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian ini merupakan capaian ketujuh berturut-turut,” ungkapnya.
Pertanggungjawaban keuangan ini merupakan upaya konkrit dan niat baik Pemprov. Kepulauan Bangka Belitung, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan dalam mengalokasikan anggaran daerah secara efektif, efisien dan bertanggung jawab.
“Untuk itu, kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta jajaran, untuk bisa mempertahankan predikat ini di tahun-tahun mendatang,” ujarnya.
Pj Gubernur Safrizal juga mengucapkan terimakasih kepada Ketua, Para Wakil Ketua serta seluruh Anggota DPRD atas kerjasama yang telah terjalin selama ini.
“Baik yang tergabung dalam Fraksi, Komisi maupun yang tergabung dalam Panitia Khusus, atas rekomendasi-rekomendasi pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2023,” imbuhnya.
