Cegah Penyebaran Covid-19, Pemkot Pangkalpinang Batasi Jam Operasional Tempat Usaha

by

PANGKALPINANG, DEMOKRASIBABEL.COM – Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk memutus penyebaran Covid-19 yang setiap harinya kasus positif di daerah itu terus bertambah.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk menekan resiko penularan wabah tersebut, yakti dengan membatasi jam operasional tempat usaha.

Dalam pelaksanaannya, pemkot akan memberikan sanksi tegas berupa penyegelan atau penutupan sementara tempat usaha kepada pelaku usaha yang terpantau masih melakukan transaksi atau jam operasional di atas pukul 22.00 WIB.

Pemberlakuan jam operasional tempat usaha tersebut didasari oleh Maklumat Kapolres Pangkalpinang sebagai upaya pengendalian penularan COVID-19.

“Tim yustisi beserta TNI, Polri, Satpol PP, BPBD dan Dinas Perhubungan akan melakukan pemantauan terhadap tempat usaha seperti kafe dan tempat makan yang beroperasi di atas pukul 22.00 WIB,” kata Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pangkalpinang, Dedi Revaldi.

Penyegelan tempat usaha terpaksa dilakukan jika pelaku usaha yang melanggar aturan pembatasan jam malam terlihat masih beroperasi kembali dan mengulangi perbuatan setelah sebelumnya diberikan peringatan.

Sebelum menutup sementara tempat usaha yang membandel, pemkot akan melakukan pemanggilan pertama dengan sanksi teguran tertulis.

Menurut dia, kebijakan itu diambil bukan dengan maksud membatasi perekonomian masyarakat, namun lebih pada pengendalian penularan dan mengajak masyarakat meningkatkan imunitas tubuh dengan beristirahat cukup.

“Kami tetap memberikan keleluasaan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi, namun kami memperkecil kembali aktivitas agar penyebaran virus tidak meluas,” katanya.

Sesuai arahan wali kota, saat ini Pangkalpinang tidak memberlakukan PPKM Darurat maupun Mikro, namun yang terpenting yakni mengedukasi masyarakat agar tidak terbebani dengan informasi bohong tentang COVID-19.

“Kami juga edukasi masyarakat untuk hidup sehat dengan olahraga serta istirahat yang cukup dengan mengonsumsi makanan yang bergizi serta mengingatkan kembali masyarakat tentang kewaspadaan dan tidak panik apabila terjadi penularan COVID-19,” katanya.

Ia mengimbau masyarakat tidak takut, namun harus menjaga imunitas tubuh dan kesehatan serta mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari penularan virus tersebut.

Cafe Diminta Tetap Memperketat Protokol Kesehatan

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady mengingatkan kepada seluruh pengelola kafe harus lebih memperketat protokol kesehatan, mengingat kehadiran cafe yang buka hingga larut malam cukup banyak di kota itu.

“Berkaca dari daerah lain yang sudah melakukan PPKM darurat, jangan sampai Kota Pangkalpinang kemudian menjadi daerah selanjutnya yang menerapkan itu,” kata Rio.

Menurut Rio, dalam menangani pelanggaran protokol kesehatan, memang butuh ketegasan dari pemerintah daerah serta kesadaran dari masyarakat

“Apabila pandemi Covid-19 ini menjadi meningkat eskalasinya, sebelum hal itu terjadi di Kota Pangkalpinang sebaiknya untuk bersama-sama mencegah, dengan cara mentaati aturan jam operasional dan tetap melaksanakan protokol kesehatan,” ujarnya.

Sementara Plt Kasat Pol PP Kota Pangkalpinang, Efran mengatakan sebelumnya Satpol PP terus melakukan pemantauan terhadap kafe-kafe di kota itu agar tetap menjalankan protokol kesehatan 5 M, kemudian membatasi jam operasional sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila ada gangguan Kamtibmas akan kami lakukan penindakan.

Sebelumnya kata Efran, tim gabungan pernah melakukan razia protokol kesehatan di kawasan tersebut, hal ini sebagai salah satu bukti keseriusan Pemkot Pangkalpinang memutus rantai Covid-19.

“Jadi sebenarnya kami sudah pernah melakukan razia. Kemudian sanksi berdasarkan perda berupa teguran, administrasi dan denda. Namun tidak menutup kemungkinan diberikan sanksi pencabutan izin usaha jika terus melakukan pelanggaran,” katanya.

Pemkot Pangkalpinang sepakati empat skala prioritas dalam Penanganan Covid-19

Pemerintah Kota Pangkalpinang bersama Forkopimda mengadakan rapat pada Senin (12/7) untuk penanganan Covid-19 dengan hasil menyepakati empat skala prioritas dalam penanganan wabah tersebut.

Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil (Molen) menyatakan, empat poin kesepakatan yang menjadi skala prioritas yakni masyarakat harus menjaga kesehatan dengan berolahraga, makan makanan bergizi, menghilangkan stres dan secara rohani menjalankan ibadah dengan tenang.

Dari empat poin tersebut, Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui OPD-OPD terkait berjibaku dalam penanganan Covid-19 dan membuat kenyamanan bagi masyarakat. Molen menuturkan, OPD dikerahkan sesuai tugas pokok fungsinya seperti pemberlakuan kembali sekolah tatap muka oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

“Memberikan kenyamanan bagi anak-anak kita dengan sekolah tatap muka, tapi dengan dibatasi. Kami juga akan mendatangi mereka yang sakit secara humanis dan penuh perhatian. Memberi mereka makan dari produk UMKM yang kami beli dan membagikan sembako,” kata Molen.

Ajak Masyarakat Bangun Solidaritas di Tengah Pandemi Cokvid-19

Selain berbagai upaya yang dilakukan Pemkot Pangkalpinang untuk memutus penyebaran Covid-19, Anggota DPRD Pangkalpinang, Rio Setiady mengajak warga membangun solidaritas di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung saat ini.

“Tetap patuhi aturan kesehatan yang berlaku dalam aktivitas sehari-hari, selain itu kami mengajak masyarakat memastikan tidak ada warga yang kekurangan bahan makanan, jaga diri dan jaga tetangga,” katanya.

Dengan saling menjaga antarwarga diharapkan pola pengendalian penularan COVID-19 semakin baik dan kasus per hari semakin menurun sehingga tidak perlu dilakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.

“Kondisi pandemi hari ini jumlah kasus baru cenderung meningkat, jika pun terpaksa diberlakukan PPKM darurat, kami berharap pemerintah daerah dapat menjamin jangan sampai ada warga yang kelaparan,” katanya.

Menurut Rio, pada saat PPKM darurat dilaksanakan akan terjadi pembatasan lebih dari yang ada sekarang, baik waktu bekerja maupun waktu masyarakat di luar rumah dan meminimalkan mobilitas.

“Tentu harapan kita bersama pandemi di Bangka Belitung dan Pangkalpinang dapat terus menurun dan tentu ini perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak baik dari pemerintah, aparat dan masyarakat itu sendiri,” katanya.

Namun, jika hal terburuk terjadi, kasus semakin meningkat dan disepakati diambil kebijakan PPPM darurat, maka pemerintah baik pusat maupun daerah wajib memastikan tidak ada warga yang kelaparan akibat pembatasan sosial ini.

“Kami pun mengajak kepada masyarakat yang memiliki kelebihan rizki untuk dapat membantu warga sekitar, jangan biarkan ada warga yang tidak mendapatkan makanan ataupun bantuan kesehatan ketika mereka membutuhkan,” katanya.

Pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan harus mengambil peran sebagai motor, mulai dari tingkat kecamatan hingga RT wajib mendukung kebijakan itu.

“Kami berharap kasus COVID-19 di Pangkalpinang dan Bangka Belitung penurunan, sehingga kita tidak perlu sampai melakukan skenario PPKM darurat,” ujarnya.(tmh)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *