Gubernur Erzaldi Terima DIPA dan TKDD dari Presiden Jokowi

By Demokrasibabel 14 Nov 2019, 20:27:19 WIBPemprov Babel

 Gubernur Erzaldi Terima DIPA dan TKDD dari Presiden Jokowi

Keterangan Gambar : Gubernur Babel, Erzaldi Rosman saat menerima DIPA dan TKDD Tahun 2020 dari Presiden RI, Jokowi di Istana Presiden, Kamis (14/11).


JAKARTA, DEMOKRASIBABEL.COM - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman menerima secara langsung Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2020 dari Presiden RI, Jokowi, Kamis (14/11) pagi.

DIPA dan TKDD Tahun diserahkan Presiden di Istana Negara, Jakarta, dihadiri Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, Menteri Keuangan Sri Mulyani, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pimpinan Lembaga Tinggi Negara dan Gubernur se-Indonesia.

Presiden Jokowi saat memberikan arahan, menginstruksikan agar setelah DIPA diserahkan, seluruh pihak bergerak cepat dan melakukan perubahan pola pikir dengan meninggalkan pola-pola lama dari jajarannya.

Ia juga ingin agar para pemangku kepentingan bisa segera menggunakan anggaran, terutama belanja modal bagi kementerian/lembaga yang DIPA-nya telah diserahkan.

"Belanja secepat-cepatnya. Kita harapkan sekali lagi yang kemarin saya sampaikan bulan November masih ada Rp31 triliun dalam proses e-tendering. Padahal, ini proyek konstruksi. Oleh sebab itu, mulailah sejak Januari tahun depan belanja APBN itu," tegas Kepala Negara.

Disampaikan Presiden untuk pendanaan pembangunan dan penyelenggaran Pemerintahan tahun 2020, Belanja Negara direncanakan mencapai Rp2.540,4 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp909,6 triliun akan dialokasikan kepada 87 kementerian/lembaga dan anggaran sebesar Rp856,9 triliun akan dialokasikan untuk TKDD. Presiden inginkan belanja agar segera direalisasikan sejak awal tahun untuk mendorong percepatan pembangunan.

Daftar alokasi TKDD kepada para Gubernur, berupa Dana Alokasi Umum (DAK) sebesar Rp427,1 triliun, Dana Bagi Hasil Rp117,6 triliun, Dana Transfer Khusus sebesar Rp202,5 triliun, Dana Insentif Daerah sebesar Rp15 triliun, Dana Otonomi dan Keistimewaan DIY sebesar Rp22,7 triliun, serta Dana Desa sebesar Rp72 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menjelaskan, DIPA dan TKDD merupakan dokumen APBN yang menjadi acuan bagi seluruh menteri, para pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan seluruh program pembangunan pemerintah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Indonesia Maju.

"Sebagaimana kita ketahui, bahwa tahun 2020 merupakan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sehingga APBN 2020 memiliki peran yang sangat strategis bagi pemerintah, dan untuk secara bertahap mencapai sasaran-sasaran pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Maju pada tahun 2045, yaitu insya Allah 100 tahun Indonesia Merdeka," kata Sri Mulyani.

Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan dan momentum pembangunan, lanjut Sri, pemerintah mengarahkan lima program prioritas di dalam APBN yang didanai sesuai dengan prioritas tersebut. Kelima program prioritas tersebut adalah pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi dan policy, transformasi ekonomi, dan penyederhanaan birokrasi.

"Perwujudan strategi APBN 2020 tentu memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, terutama para menteri dan pimpinan lembaga serta kepala daerah dan seluruh jajaran pemerintah yang menjadi penanggung jawab program-program pembangunan yang telah direncanakan untuk tahun 2020," ungkapnya.

Menkeu menyebutkan, DIPA kementerian/lembaga yang diserahkan Presiden ini, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun 2020.

"Dengan semakin meningkatnya transfer ke daerah dan dana desa pada tahun 2020, diharapkan agar dapat dipergunakan dengan efektif dan akuntabel, dalam rangka meningkatkan pembangunan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia," imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Babel, Erzaldi Rosman, mengatakan, pihaknya akan segera melaksanakan apa yang menjadi arahan Presiden Jokowi, diantaranya bergerak cepat dan melakukan perubahan pola pikir dengan meninggalkan pola-pola lama.

Selain itu, terhitung Januari, kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan harus mulai berjalan. “Kita ingin Januari 2020 kegiatan-kegiatan sudah dapat dilaksanakan," ujar Gubernur.(adv/tmh)
 



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment