SUNGAILIAT, DEMOKRASIBABEL.COM – Bupati Bangka, Mulkan SH,MH awali pendataan Registrasi Sosial dan Ekonomi (Regsosek) 2022 oleh petugas Badan Pusat Statistik (BPS) dirumah dinas Bupati, Selasa (18/10).
Usai pendataan, Bupati Bangka, Mulkan menyampaikan Regsosek ini untuk mengetahui secara utuh data tentang keluarga, tempat tinggal dan apa saja yang menjadi dukungan didalam kehidupan sehari-hari.
“Data tentang keluarga kita, tempat tinggal update, dan apa-apa saja yang menjadi dukungan didalam kehidupan kita. Seperti peralatan rumah tangga, transportasi dan jumlah keluarga utuh yang tinggal di rumah,” katanya.
Bupati Bangka sangat mendukung dengan adanya pendataan Regsosek ini secara valid, karena ini merupakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun pendataan ini diharapkan jangan terlalu sering berulang-ulang, seperti dapat dilakukan secara satu pintu, ataupun keroyokan langsung dari berbagai bidang data secara langsung sesuai dengan kepentingan masing-masing.
“Sehingga dengan pendataan yang dilakukan secara langsung ini, masyarakat tidak merasa jenuh atau bosan didatangi berulang kali setiap mau melakukan pendataan.Terutama untuk menerima para petugas, karena warga/masyarakat kita itu bukan pekerja tetap yang selalu ada dirumah,” ujarnya.
Oleh karena itu, pendataan ini diharapkan menjadi pelayanan satu pintu. Seperti dengan sekali datang membawa beberapa petugas sesuai dengan sasaran target yang dibutuhkan.
“Apakah itu pendataan kependudukan, data bantuan sosial ataupun data lainnya, sehingga sasaran itu bisa tercapai seluruhnya,” tandas Bupati Bangka ini.
Sementara itu, Statistik Ahli Muda BPS Kabupaten Bangka, Ridho Ilahi mengakui selama ini memang mengalami kendala, karena masyarakat yang masih sibuk bekerja dan tidak standby di rumah. Demikian pula kendala lainnya seperti cuaca, dimana seringnya hujan, sedangkan koesionernya menggunakan kertas itu riskan basah.
“Sehingga pendataan ini dilakukan secara berulang-ulang dan masyarakat pun sering bertanya-tanya, ini untuk apa, datanya untuk apa, dan itu sering terjadi,” katanya.
Namun demikian, pihaknya tetap berusaha menjelaskan program ini yang nantinya data sekarang akan menjadi satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
“Data ini nantinya sudah gabungan dari seluruh kementerian, ada Kementerian Sosial, Kemendagri, BKKBN, Kemendikbudristek dan lainnya,” ungkap Ridho. (Suyanto)
