SUNGAILIAT, DEMOKRASIBABEL.COM – Sesuai dengan intruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) telah melakukan pendataan jumlah tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN).
Tujuan pendatan tersebut untuk pemetaan tenaga non ASN, yang , akan dilakukan penataan dan pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Pusat hingga November 2023 mendatang.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Bangka melalui Kabid Mutasi dan Kepegawaian, Novita mengatakan ada sebanyak 4.191 orang tenaga non ASN di lingkungan Pemkab Bangka.
“Jumlah tersebut berdasarkan data terbaru yang dilakukan pendataan oleh BKPSDMD Kabupaten Bangka.Jumlah tersebut sudah termasuk tenaga dasar seperti pramusaji, keamanan dan sopir yang diamanatkan oleh Menpan RB sebagai tenaga outsourcing,” ungkapnya, Senin (10/10).
Dikatakannya, semua data itu dimasukkan, karena kebijakan Bupati dan untuk pembiayaannya akan menggunakan dana APBD. Akan tetapi kita masih tetap konsultasi ke pusat apakah diperkenankan masuk sistem ataukah terpisah.
“Sebanyak 4.191 tenaga non ASN ini, menjadi dasar Pemerintah Pusat untuk mengambil kebijakan, antara lain rekruitmen Pegawai Pemerintah dengan Penjanjian Kerja (PPPK) ataupun seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Dari data itu nantinya akan ada verifikasi kembali, apakah bisa berkurang ataukah bertambah dan nanti pusat lah yang menentukannya,” katanya.
Meskipun demikian, saat ini masa pendataan sudah hampir mencapai finish, namun masih ada kesempatan kepada pegawai yang belum membuat akun atau menginput data hingga 22 Oktober 2022 ini.
“Semuanya harus selesai dan sudah ada umpan balik serta tindaklanjut hingga pada 31 Oktober 2022 finalisasi dan sudah mengupload SPTJM Bupati Bangka sebagai akhir dari tahapan pendataan tenaga non ASN,”ujar Novita. (Suyanto)
