Pangkalpinang, Demokrasibabel – Pemerintah Kota Pangkalpinang terus berkolaborasi menjalankan program gerakan bangkit (Gerbang) pendapatan asli daerah (PAD) untuk mengatasi kondisi keuangan daerah yang kurang baik saat ini.
Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama, Sabtu, mengatakan tahun anggaran 2025 akan menjadi tahun yang cukup berat bagi pemerintah kota Pangkal Pinang mengingat kondisi keuangan daerah yang belum membaik.
Sebagaimana diketahui, penyusunan RKPD 2025 yang telah dilakukan sejak bulan Juni 2024 dan sampai saat ini masih dalam proses pembahasan sebagai keberlanjutan estafet kepemimpinan tergambarkan kondisi Rancangan APBD TA 2025, terjadi defisit APBD yang diproyeksikan sekitar Rp83 Miliar.
“Mencermati hal ini, kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk menutupi total defisit APBD tersebut. Total Defisit tersebut tak mungkin bisa ditutupi semua oleh SILPA. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah dan kebijakan yang dibutuhkan pemakluman bersama terutama kepada seluruh Perangkat Daerah agar mengalokasikan belanja yang wajib dan paling prioritas saja misalnya pemenuhan mandatory spending, kebutuhan belanja pegawai dan belanja wajib lainnya yang diatur dalam ketentuan Perundang-Undangan,” kata Budi.
Untuk itu kata Dia, pengetatan belanja akan dilakukan kepada seluruh perangkat daerah terhadap rencana anggaran yang dilakukan melalui pengurangan belanja-belanja yang kurang produktif dan tidak efektif dengan memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki saat ini.
“Namun harus tetap memperhatikan pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah harus terus berinovasi menciptakan strategi dalam peningkatan PAD, seperti program gerbang PAD yang harapannya dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui penerimaan pajak dan retribusi untuk membiayai pembangunan,” katanya.
Dalam mewujudkan pembangunan di Kota Pangkalpinang, Budi mengajak semuanya bergandengan tangan, eksekutif, legislatif, swasta, masyarakat, seluruh stakeholders dan mitra terkait di daerah untuk mendorong dan mendukung Gerbang PAD ini.
“Sehingga pembangunan di Kota Pangkal Pinang tidak hanya mengharapkan biaya dari APBD yang sangat terbatas ini, namun dibutuhkan dukungan pembiayaan alternatif lain yang lebih kreatif dan kolaboratif,” ujarnya.
Ia berharap Kota Pangkalpinang dapat bangkit dari kondisi yang dihadapi saat ini dan kesejahteraan seluruh pegawai dan masyarakat Kota Pangkalpinang dapat tetap terjaga.
