Pangkalpinang, Demokrasibabel.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, menyiapkan pembayaran retribusi sampah secara non-tunai melalui aplikasi super app PKP SMART. Langkah ini diharapkan memudahkan masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Pemkot Pangkalpinang, Agustu Afendi, mengatakan pengembangan PKP SMART saat ini difokuskan pada pengaktifan sejumlah fitur layanan, termasuk pembayaran tagihan retribusi sampah.
“Melalui aplikasi PKP SMART, masyarakat, dunia usaha, maupun pihak ketiga yang berlangganan layanan sampah nantinya tidak perlu lagi membayar secara tunai. Pembayaran cukup dilakukan secara non-tunai melalui nomor rekening perbankan yang sudah tersedia,” kata Agustu, Senin (26/10).
Dia menjelaskan, penerapan sistem pembayaran digital tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kemudahan pelayanan publik sekaligus mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi sampah.
Berdasarkan data yang dimiliki Pemkot Pangkalpinang, dari sekitar 55.000 rumah tangga di kota itu, baru sekitar 10.000 rumah tangga yang tercatat berlangganan retribusi sampah.
Menurut Agustu, potensi penerimaan daerah dari sektor tersebut masih dapat dioptimalkan melalui perluasan kepesertaan dan peningkatan pembayaran retribusi oleh masyarakat.
Dia memperkirakan, apabila 60 persen dari potensi rumah tangga yang ada dapat membayar retribusi sampah, penerimaan PAD Kota Pangkalpinang berpeluang meningkat.
“Kalau dari data yang ada, cukup 60 persen saja masyarakat membayar retribusi sampah, itu sudah dapat menambah PAD Kota Pangkalpinang,” ujarnya.
Pemkot Pangkalpinang berharap pengembangan fitur pembayaran dalam PKP SMART dapat mendorong transaksi yang lebih praktis, transparan, dan efisien. Selain itu, digitalisasi layanan diharapkan menjadi salah satu langkah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dari sektor retribusi sampah.
