Pangkalpinang, Demokrasibabel.com – Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Terzolimi (Almaster) Bangka Belitung menggelar aksi damai di Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (4/8/2026). Massa menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari transparansi penegakan hukum, pemenuhan hak kebun plasma, hingga penyelesaian konflik kawasan hutan yang belum kunjung tuntas.
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Didit Srigusjaya menemui langsung para peserta aksi di halaman gedung dewan. Dalam dialog tersebut, Didit menegaskan DPRD siap memfasilitasi sekaligus mengawal seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat.
Salah satu tuntutan utama massa, kata Didit, adalah kepastian hukum terkait ratusan ton timah yang disita Satgas Trisakti sejak 2019. Warga meminta diberikan kesempatan untuk mengecek langsung keberadaan barang bukti tersebut.
“Keputusan pertemuan hari ini, mereka ingin meng-crosscheck langsung timah yang diamankan Satgas sejak September 2019 sampai sekarang. Data sementara yang diamankan sekitar 321 ton pasir timah dan sekitar 140 ton balok timah. Barang itu berada di gudang Bursa Timah,” kata Didit kepada wartawan usai menerima perwakilan massa.
Didit mengatakan DPRD akan mendorong koordinasi dengan pihak terkait agar permintaan masyarakat tersebut dapat difasilitasi.
“Satgas Trisakti akan berproses bersama PT Timah dan Kejaksaan Tinggi agar mereka dapat mengecek langsung keberadaan barang tersebut,” ujarnya.
Selain persoalan tata kelola pertambangan timah, massa Almaster juga menyoroti penyelesaian hak kebun plasma masyarakat yang berada di delapan desa. Mereka menilai persoalan tersebut telah berlangsung lama dan belum mendapatkan penyelesaian yang berpihak kepada masyarakat.
Dalam aksi itu, Almaster juga menyinggung persoalan tumpang tindih kawasan hutan, sektor pertanian, hingga perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Menurut mereka, berbagai persoalan tersebut berdampak pada melemahnya kondisi ekonomi masyarakat di Bangka Belitung.
Perwakilan massa menegaskan aksi yang dilakukan merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara konstitusional agar pemerintah daerah maupun pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Mereka juga mendesak adanya kolaborasi antara Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, DPRD, pemerintah kabupaten/kota, serta aparat penegak hukum untuk mempercepat penyelesaian konflik yang ada, mengembalikan hak-hak masyarakat, dan mendorong pemulihan kesejahteraan warga.
