Pangkalpinang, Demokrasibabel.com – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersama Pemerintah Kota Pangkalpinang membahas rencana pengembangan Pelabuhan Pangkal Balam sebagai kawasan strategis penopang ekonomi daerah. Pembahasan ini menjadi langkah lanjutan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota.
Anggota DPRD Babel, Imam Wahyudi, mengatakan pengembangan Pelabuhan Pangkal Balam membutuhkan koordinasi lintas pemerintah. Pasalnya, pelabuhan tersebut berada di wilayah Kota Pangkalpinang namun memiliki peran strategis bagi perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Karena wilayah pelabuhan berada di kota, maka pengembangannya tidak bisa dilepaskan dari dukungan provinsi. Kita ingin ada sinergi antara pemerintah kota dan provinsi, termasuk DPRD, agar rencana ini berjalan dengan baik,” kata Imam dalam pertemuan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Imam juga memperkenalkan jajaran Komisi III DPRD Babel yang hadir, yakni Ketua Komisi III Taufik Rizani, Wakil Ketua Imelda, Sekretaris Johan, serta anggota Komisi III lainnya. Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dari Pemprov Babel, seperti Dinas Perhubungan dan Bappeda, turut mengikuti pembahasan.
Imam berharap hasil diskusi tersebut dapat menjadi dasar untuk langkah lanjutan, termasuk membuka peluang pembahasan pengembangan Pelabuhan Pangkal Balam di tingkat pusat melalui Komisi V DPR RI.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Babel, Taufik Rizani, menegaskan Pelabuhan Pangkal Balam memiliki peran vital sebagai pintu gerbang perekonomian daerah. Karena itu, menurutnya, pengembangan pelabuhan harus dilakukan secara komprehensif.
“Pelabuhan ini adalah pintu gerbang ekonomi. Kalau pelabuhan berkembang, maka pergerakan ekonomi juga akan meningkat. Karena itu kami mengundang berbagai pihak untuk bersama-sama mencari solusi terbaik,” ujar Taufik.
Ia menyebutkan, DPRD Babel sebelumnya telah menggelar rapat dengan OPD provinsi dan Pemkot Pangkalpinang guna membahas pengembangan pelabuhan tersebut. DPRD juga mendorong penguatan dukungan dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
Di sisi lain, Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, menyampaikan bahwa pengembangan Pelabuhan Pangkal Balam merupakan bagian dari rencana besar pengembangan kawasan timur Kota Pangkalpinang yang telah tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Pengembangan kawasan timur Pangkalpinang tidak hanya mencakup pelabuhan, tetapi juga kawasan industri. Ini sudah selaras dengan RPJMN dan rencana kawasan industri Ketapang,” jelasnya.
Saparudin menambahkan, Pemkot Pangkalpinang telah mengusulkan pembangunan akses jalan menuju kawasan industri dan pelabuhan guna mendukung konektivitas.
Terkait status lahan, ia menjelaskan bahwa sebelumnya lahan pelabuhan sempat terkendala karena pihak ketiga tidak menunjukkan progres pembangunan. Namun, setelah evaluasi dan penyelesaian kewajiban kepada pemerintah kota pada 2023, perusahaan terkait kembali melanjutkan rencana pembangunan terminal khusus (TUKS).
“Dokumen rencana pembangunan sudah dipresentasikan ke pemerintah kota. Saat ini tinggal penyempurnaan teknis agar sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor guna mempercepat pengembangan Pelabuhan Pangkal Balam sebagai penopang pertumbuhan ekonomi Pangkalpinang dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
